DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali menggandeng Pemerintah DKI Jakarta untuk menggarap infrastruktur kereta api cepat atau MRT (Mass Rapid Transit).
Hal tersebut terungkap usai Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno atau Bang Doel, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Jayasabha, Jumat (13/6).
Koster mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan MRT di Bali, yang dikatakan masih akan berlanjut. Sementara untuk update pembangunan kereta di Bali, Koster mengatakan pihaknya masih mencarikan investor dengan skema pembiayaan.
“Karena DKI sudah punya pengalaman bekerja sama dengan pihak lain, kami tadi dengan Pak Wagub (Rano Karno,red) supaya berbagi pengalaman dalam merancang desain untuk mematangkan kembali,” ujar Gubernur Koster.
Selain kerja sama pembangunan MRT di Bali, Koster juga mengatakan terdapat beberapa kerja sama antara Bali dan DKI Jakarta yang masih dalam tahap diskusi. “Selain itu juga beberapa kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Bali sedang didiskusikan, dikaji untuk bisa dihidupkan secara konkret dalam beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Rano Karno mengatakan terdapat 2 kegiatan yang akan dilakukan Pemprov Bali dengan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya, mengundang Gubernur Bali dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Negara Pelopor Indonesia (NPI) di Jakarta pada 17 Juli 2025.
Selama ini sudah ada 10 provinsi yang bekerja sama masuk dalam kelompok NPI untuk berbicara tentang berbagai macam ketahanan pangan, pariwisata, kebudayaan.
“Hari ini kita melanjutkan MoU tentang perencanaan Bali membangun infrastruktur MRT. Saya mendapat tugas dari Gubernur Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah progres Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian modern yang berkelanjutan,” jelas Bang Doel.
Lebih lanjutnya, Bang Doel mengatakan pihaknya telah menawarkan kerja sama teknis melalui MRT Jakarta yang sudah beroperasi. Kerja sama ini nantinya dalam konteks kapabilitas meliputi aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan keuangan transportasi berbasis rel.
“Baru saja MoU itu dilaksanakan. Mudah-mudahan MoU ini bisa diwujudkan, namun tentu saja MRT itu dibangun dalam jangka yang sangat panjang. Kami sedang melanjutkan pembangunan MRT di Jakarta dari mulai HI sampai Ancol atau Kota Tua itu kira-kira 25 km, membutuhkan waktu sampai 2029 selesai. Jadi bisa dibayangkan membuat jalur ini tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ungkapnya.
Terlebih, kata Rano spesifik Bali dengan kekayaan dan kekuatan adatnya, ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan. Di mana, membangun rel kereta ini tidak melalui konsep atas namun semuanya dari bawah. “Kalau bawah ini tentu pekerjaannya jauh lebih panjang dan biayanya jauh lebih besar. Tapi mudah-mudahan kita bisa cari jalan MRT di Bali ini bisa terwujud,” harapnya.
Diakui Rano, proyek MRT ini, membutuhkan investasi yang tentunya sangat besar. Tentu Bali tidak akan bisa sendiri, dan Jakarta dinilai cukup bisa membantu.
“Tapi apakah Jakarta dan Bali cukup? Belum tentu, artinya kita harus mencari investor lagi. Cuma sebagai bridging itu diperlukan anggaran untuk perencanaan, bikin desain. Artinya tim ini harus kerja serius. Barangkali MRT ini menyiapkan ini hampir 2 tahun, untuk perencanaan itu juga memerlukan anggaran. Mungkin di sini Bali harus menurunkan APBD nya untuk perencanaan itu,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
