Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi menuntut turunnya potongan tarif aplikator pada Selasa (20/5). (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi menuntut turunnya potongan tarif aplikator pada Selasa (20/5).

Sebab, Ketua Presidium KON, Andi Kristianto menilai aksi tersebut diduga menjadi alat politisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojek online (ojol) untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan,” kata Andi dilansir dari Kantor Berita Antara.

Andi menyebutkan koalisinya yang berjumlah ratusan komunitas tidak ingin suara para pengemudi ojol disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol.

Baca juga:  Prabowo Umumkan BHR untuk Ojol, Ini Pernyataan Resmi Gojek

“Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” katanya.

Ia berpendapat ratusan ribu ojol yang akan melakukan unjuk rasa pada Selasa (20/5) merupakan kebohongan. “Mayoritas ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” tambah Andi.

Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh.

Baca juga:  Batam Laporkan Kasus "Re-infeksi" COVID-19

Namun, ia juga menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi pengemudi agar tidak terus menerus berada dalam ketidakpastian.

“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelas Andi.

KON juga menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja, padahal tidak mewakili realitas “driver” di lapangan.

Baca juga:  Sikapi Demo Pekerja di Bandara Ngurah Rai, Disperinaker Badung Segera Surati Manajemen

“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” katanya. (kmb/balipost)

BAGIKAN