TOKYO, BALIPOST.com – Pada Pemilu legislatif Australia pada Sabtu (3/5), Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendeklarasikan kemenangan Partai Buruh pimpinannya yang berhaluan kiri-tengah.
Di hadapan pendukung partainya di Sydney, Sabtu malam, Albanese menyatakan bahwa Partai Buruh berhasil meraih jumlah kursi mayoritas di Parlemen Australia, selaras dengan perkiraan hasil pemilu oleh Australian Broadcasting Corp. (ABC) yang memproyeksikan pemerintahan mayoritas di bawah Partai Buruh.
“Di tengah ketidakpastian global ini, rakyat Australia telah memilih optimisme dan tekad kuat. Rakyat Australia memilih menghadapi tantangan global dengan cara Australia, yaitu saling peduli satu sama lain saat membangun masa depan,” kata PM Australia, dikutip dari Kantor Berita Antara, Minggu (4/5).
Kemenangan itu diraih Partai Buruh usai Albanese menonjolkan upaya pemerintahannya meredakan kenaikan biaya hidup di negara tersebut dalam kampanye politiknya.
Politisi kawakan berusia 62 tahun tersebut menjadi perdana menteri pertama dalam dua dasawarsa yang memenangi masa jabat kedua dalam pemilu legislatif.
Sementara, pemimpin oposisi Peter Dutton yang mewakili Koalisi Liberal-Nasional menyatakan kekalahan pihaknya, mengakui kemenangan Partai Buruh, dan memberi selamat kepada Albanese.
“Kami tidak bertindak dengan cukup baik dalam kampanye kali ini. Hal ini sudah jelas,” kata Dutton sembari menyatakan menerima tanggung jawab atas kekalahan Koalisi Liberal-Nasional.
Jajak pendapat sejak awal mengindikasikan dua partai utama Australia itu bersaing ketat dalam pemilu tersebut. Partai Buruh berhasil membalikkan situasi setelah jajak pendapat sebelumnya hingga awal tahun ini menunjukkan keunggulan partai oposisi.
Laporan lembaga Freshwater Strategy yang disiarkan Australian Financial Review pada Jumat menunjukkan Partai Buruh memimpin dengan 51,5 persen suara terhadap Koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional yang diperkirakan hanya mendapat dukungan 48,5 persen suara.
Sementara, dukungan kepada Koalisi Liberal-Nasional disebut merosot karena tidak rincinya kebijakan yang mereka usulkan dalam kampanye serta penolakan terhadap janji Dutton menerapkan kebijakan yang serupa dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meski di tengah ketidakpastian akibat tarif impor AS.
Dutton berupaya mempromosikan keunggulan Koalisi Liberal-Nasional dalam tata kelola ekonomi. Namun, beberapa janji kampanyenya, seperti larangan bekerja dari rumah bagi PNS, terpaksa ia tarik balik karena ditolak pemilih.
Rencana pihaknya untuk membina pembangkit listrik tenaga nuklir dalam sistem kelistrikan Australia juga tidak populer bagi kalangan pemilih.
Walaupun politik luar negeri tidak menjadi penentu dalam kampanye, Koalisi Liberal-Nasional yang berhaluan konservatif juga berjanji akan merespons lebih keras terhadap upaya China memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik.
Hal tersebut berbeda dari strategi pemerintahan Albanese yang mengutamakan respons lebih terukur.
Untuk membentuk pemerintahan Australia, partai politik atau koalisi partai politik harus meraih 76 dari 150 kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat Australia, majelis rendah Parlemen Australia. (Kmb/Balipost)
