Pengunjung melihat produk UMKM yang dipamerkan.(BP/Dokumen)

DENPASAR, BALIPOST.com – Usulan Presiden terkait perpanjangan restrukturisasi kredit hingga 2025 dinilai sebagai usulan yang pro rakyat. Karena seperti diketahui UMKM yang persentasenya 99 persen merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa perpanjangan restrukturisasi kredit dikhawatirkan UMKM Bali banyak yang kolaps.

Ketua HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, Rabu (9/7) mengatakan, usai pandemi Covid-19 diprediksi kondisi ekonomi membaik namun nyatanya setelah itu ada krisis yang panjang yang tidak diprediksi yaitu kondisi eksternal.

Apalagi dengan The Fed menaikkan interest rate (suku bunga) dikhawatirkan ekonomi Indonesia yang didorong oleh UMKM dengan kontribusi 90 persen, akan melemah karena kemampuan UMKM yang sudah lemah.

Baca juga:  KRI I Gusti Ngurah Rai Dukung Kejayaan di Laut

“Dengan cost of money yang meningkat ini dikhawatirkan kemampuan bayar, NPL meningkat. Maka ini kebijakan yang baik untuk menunda restrukturisasi sampai 2025. Ini akan memberi waktu untuk UMKM  Bali untuk bangkit. Karena selain akibat Covid ada situasi baru yang membuat perlunya restrukturisasi diperpanjang,” ungkapnya.

Selain itu menurutnya jika NPL naik, tidak ada yang diuntungkan baik dari bank maupun UMKM. Aset yang menjadi kolateral bank tidak akan ada yang mau membeli, sementara UMKM sudah ketinggalan asetnya. “Yang diuntungkan tidak ada. Karena bank perlu pembayaran uangnya bukan asetnya,” tandasnya.

Selain itu kebijakan restrukturisasi merupakan kebijakan pro rakyat untuk membantu UMKM. “Karena engga ada untungnya buat bank. Ini pure untuk UMKM,” imbuhnya.

Baca juga:  Menipis, Stok Sayuran untuk Pengungsi di Bangli

Jika UMKM tak terbantu dengan perpanjangan restrukturisasi kredit,ia khawatir akan efek dominonya yakni akan banyak usaha yang kolaps.

“Justru pertumbuhan ekonomi, yang ditopang UMKM yang mana loan growth di atas 8- 9 persen itu cukup sehat. Jadi pertumbuhan ekonomi sudah diselamatkan UMKM, pemerintah dengan memberi waktu pembayaran kredit salah satunya dengan restrukturisasi diperpanjang,” imbuhnya.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa mengatakan kualitas kredit secara nasional masih tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan sebesar 2,34 persen (April 2024 sebesar 2,33 persen) dan NPL net sebesar 0,79 persen (April 2024 sebesar 0,81 persen).

Baca juga:  Laporkan Tambahan Puluhan Kasus COVID-19, Ini 3 Penyumbang Terbanyaknya

Loan at Risk (LaR) menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,75 persen (April 2024 sebesar 11,04 persen, dan Mei 2023 sebesar 13,38 persen). Adapun NPL gross UMKM pada bulan Mei 2024 tercatat stabil yaitu sebesar 4,27 persen (April 2024 sebesar 4,26 persen).

Sejalan dengan penurunan LaR total kredit, LaR kredit UMKM juga mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 13,83 persen (April 2024 yaitu 14,29 persen) dari tahun sebelumnya sebesar 17,63 persen. Sementara pertumbuhan kredit secara total 12,15 persen (yoy) per Mei 2024. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN