Pj. Gubernur Bali, Sang Mahendra Jaya menghadiri rapat koordinasi sekaligus silaturahmi dengan DPRD Provinsi Bali, di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Kamis (5/10). (BP/Win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Tepat sebulan menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memenuhi undangan Rapat Koordinasi dengan DPRD Provinsi Bali, Kamis (5/10). Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, yang dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, beserta Tim Ahli DPRD Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Mahendra Jaya memperkenalkan diri dan menyampaikan latarbelakang perjalanan karirnya hingga dipercaya sebagai Pj. Gubernur Bali menggantikan Wayan Koster yang habis masa jabatannya sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Bali hingga 1 tahun ke depan.

Pada momen ini, Pj Mahendra Jaya menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya di Bali, program-program dan kebijakan yang telah digariskan oleh Wayan Koster bersama Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 akan dijaga, dilanjutkan, bahkan diperkuat. Menurutnya, program-program pembanguan dan kebijakan strategis yang telah dibuat Wayan Koster sangat baik.

Baca juga:  PT. SGB Akhirnya Penuhi Panggilan Dewan

“Karena saya melihat program-program yang beliau (Wayan Koster,red) buat tentu bersama-sama DPRD Bali sudah sangat luar biasa. Saya katakan (saat serah terima jabatan,red), apa yang sudah dibuat, apa yang sudah ditetapkan, yang saya lakukan hanya saya jaga, saya lanjutkan, dan saya perkuat. Jadi tidak ada kata memperbaiki, karena semua sudah baik,” tegas Pj. Gubernur Mahendra Jaya.

Selain melanjutkan dan memperkuat program yang sudah ada, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga berfokus untuk mengentaskan “kerak-kerak” kemiskinan ekstrem di Bali yang angkanya masih 0,54 %. Dikatakan, masalah kemiskinan ekstrem di Bali merupakan program prioritas Presiden Jokowi. Dimana, pada akhir tahun 2024, kemiskinan di Bali harus 0 %.

Baca juga:  Gubernur Koster Apresiasi LPEI dan DJKN Resmikan Desa Devisa Garam Kusamba

Pihaknya pun optimis, dengan sistem “ngrombo”, kemiskinan di Bali dapat diatasi. Selain itu, pihaknya juga berfokus untuk menurunkan angka stunting di Bali dengan sistem “ngrombo”. Di samping juga menyelesaikan masalah sampah yang saat ini masih menjadi momok yang serius bagi Bali.

Untuk bisa menyukseskan program dan kebijakan ini, Mahendra Jaya berharap ada dukungan dan sinergisitas dari DPRD Provinsi Bali. Menurutnya, antara eksekutif dan legislatif bagaikan 2 sisi mata uang.

Baca juga:  Pengusaha Mengadu ke Dewan Soal Penutupan Toko Jaringan Mafia Tiongkok

Jika salah satunya sisinya tidak ada, maka uang tersebut tidak ada nilainya. “Tentu sinergisitas ini diawali dengan komunikasi, koordinasi, dan ke depannya berkolaborasi dalam membuat karya-karya untuk masyarakat,” tandas Mahendra Jaya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, mengungkapkan alasan mengundang secara khusus Pj. Gubernur Mahendra Jaya ke DPRD Provinsi Bali. Yakni, untuk bersilaturahmi dengan Pj. Gubernur Bali agar semakin dikenal oleh seluruh anggota DPRD Bali.

Sehingga, semakin terjalin sinergi antara eksekutif dengan legislatif. Sebab, selama ini sinergisitas legislatif dengan kepala daerah sebelumnya telah berjalan dengan baik. “Beliau (Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya,red) sudah berkomitmen apa yang sudah baik-baik dilanjutkan, dijaga, dan disempurnakan,” ujar Adi Wiryatama. (Winatha/balipost)

BAGIKAN