Dr. I Komang Gede Sanjaya. (BP/bit)

TABANAN, BALIPOST.com – Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, telah menggelar pertemuan bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali (Forkompimda) agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, baik Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), serta Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 di Bali terlaksana dengan baik, berjalan lancar dan dalam situasi kondusif. Harapan ini didukung oleh Pemkab Tabanan, Jembrana dan Buleleng.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Jembrana menunjukkan komitmennya terhadap penyelenggaraan
Pemilu serentak Pileg dan Pilpres, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang adil dan berkualitas. Khusus untuk Pilkada kabupaten Tabanan yang digelar pada bulan November 2024, telah dialokasikan dana hibah tahap 1 sebesar lebih dari Rp19 miliar dari APBD Perubahan 2023 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana tersebut diharapkan dapat mendukung KPU dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal.

Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya mengatakan, Pemilu baik itu Pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) pada tanggal 14 Februari 2024 maupun Pilkada serentak pada bulan November 2024 sebagai sebuah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bupati Sanjaya menekankan, sudah menjadi kewajiban bagi pelaksana pemilu untuk memastikan seluruh masyarakat tahu dan terlibat secara aktif dalam event akbar ini.

Baca juga:  Jokowi Pastikan Ada Menteri dari Bali

Oleh sebab itu, sosialisasi dan pendidikan bagi para pemilih menjadi sangat penting guna memastikan mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya, kepada seluruh masyarakat dan pihak pengamanan Bupati Sanjaya juga menghimbau, untuk memastikan seluruh masyarakat dapat terlibat dengan penuh kegembiraan, tidak ada intimidasi dan rasa takut, semuanya harus terbuka dan merayakan event pemilu ini dengan rasa suka dan gembira. “Inilah harapan utama kita di Kabupaten Tabanan, sehingga visi kita bersama yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani, betul-betul dapat kita capai, khususnya dari aspek rasa aman,” ujarnya.

Baca juga:  Sejumlah TPS Strategis di Klungkung, Prabowo-Gibran Unggul

Sementara itu Kabupaten Jembrana mengalokasikan anggaran untuk di pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Untuk di KPU Jembrana, anggaran yang dialokasikan
sebesar Rp24,7 miliar. Nilai tersebut sudah mengalami perbaikan dari sebelumnya Rp29 miliar. Ketua KPU Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, Rabu (20/9)
mengatakan untuk anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 dari hibah pemerintah daerah senilai Rp24,7 miliar dari sebelumnya pengajuan Rp29 miliar lebih.

Ada review dari Kabupaten Jembrana sekitar Rp4,6 miliar dengan penyederhanaan pos-pos anggaran yang tidak relevan lagi. Misalnya terkait Covid-19 yang sudah ditiadakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa mengungkapkan, anggaran pilkada memang saat ini dibebankan ke APBD Kabupaten Buleleng. Pemkab nantinya memberikan hibah ke penyelenggara
pemilu untuk pelaksanaan tahapan pemilukada.

Bahkan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 41 tahun 2022, Pemda diminta mengalokasian dana untuk penyelenggaraan Pemilukada dengan proporsi 40 persen pada tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada tahun 2024. “Dana sudah siap, kita berikan dalam bentuk Hibah nantinya. Sebesar 40 persen kita sudah pasang di APBD 2023 sedangkan sisanya akan dipasang di 2024,” terang Suyasa.

Baca juga:  Pemkab Buleleng Kenakan Tarif Retribusi Arena Olahraga

Menurut Suyasa, Anggaran Rp79,7 miliar diperuntukan buat penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan. Rinciannya, Rp45 miliar lebih untuk KPU Buleleng, Rp10,2 miliar untuk Bawaslu Buleleng. Sisanya diperuntukan untuk TNI dan Polri.Hanya saja kata suyasa hibah ini baru bisa dicairkan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diselesaikan. Lanjut Suyasa, Pemda Buleleng sudah siap untuk hal itu.

Sementara itu, Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Buleleng Komang Dudhi Udiyana menjelaskan anggaran Pilkada yang diperlukan KPU Buleleng untuk keperluan logistik dan sosialisasi. Menurutnya hibah yang diberikan akan dikelola dengan sebaik baiknya dan sesuai peruntukannya.

Kesepakatan ini juga menjadi pedoman untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada 2024. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” tegasnya. (Puspawati/Surya Dharma/Nyoman Yudha/balipost)

BAGIKAN