I Ketut Suastika. (BP/Ist)

BANGLI, BALIPOST.com – Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika mendorong Disdikpora Bangli agar mengoperasikan kembali SMP Satap 7 Kintamani. Untuk mendistribusikan guru ke sekolah yang berlokasi di Banjar Bunut, Desa Terunyan itu diusulkan Tambahan Penghasilan Khusus (TPK).

Pendistribusian guru ke sekolah itu memang sulit dilakukan sehingga Suastika menyarankan agar saat ada rekrutmen guru CPNS atau PPPK, sekolah tersebut diprioritaskan. “Jadi kita harapkan nanti Pemkab buka lamaran guru CPNS atau PPPK-nya untuk ditempatkan di sana. Arah lamarannya ke sana,” kata Suastika, Minggu (29/5).

Baca juga:  Puluhan APBDes di Bangli Masih Diverifikasi

Suastika menyadari bahwa pendistribusian guru ke beberapa sekolah yang lokasinya jauh dan ada di daerah yang kategori tidak diminati, memang agak sulit dilakukan. Menurutnya agar guru mau ditempatkan untuk mengajar di daerah yang tidak diminati, Pemkab perlu memberikan tambahan penghasilan yang memadai.

Seperti yang pernah dilakukan Pemkab Bangli beberapa tahun lalu. Guru yang mengajar di daerah tidak diminati diberikan tambahan penghasilan khusus.

Sepengetahuannya Pemkab Bangli dulu juga sudah pernah menetapkan beberapa desa/dusun yang masuk kategori tidak diminati. “Dulu ada SK-nya. Tetapi sekarang saya kurang tahu apakah pemberian tambahan penghasilan khusus itu masih berjalan atau tidak,” ujarnya.

Baca juga:  COVID-19 Melonjak, Fasilitas Umum di Bangli Tetap Buka

Menurutnya pemberian tambahan penghasilan yang memadai bagi guru di daerah yang kurang diminati, bisa menjadi solusi agar pendistribusian guru ke seluruh sekolah di Bangli bisa merata. Karenanya ia mendorong pemberian tambahan penghasilan khusus itu bisa tetap dilakukan.

Politisi asal Peninjoan itu juga mengatakan bahwa untuk pemerataan tenaga pendidik di Bangli ke depannya, Disdikpora harus melakukan pemetaan yang serius. Pemetaan perlu dilakukan agar diketahui secara pasti kebutuhan guru di masing-masing sekolah.

Baca juga:  Diduga Lecehkan Siswi, Guru Dilaporkan ke Polisi

Sehingga pendistribusian atau rekrutmen guru bisa dilakukan dengan tepat. “Setelah pemetaan baru dilakukan distribusi atau rekrutmen. Kalau memang distribusi ke daerah yang tidak diminati sulit dilakukan, berarti Pemkab harus melakukan rekrutmen,” jelasnya.

Sebagaimana yang diketahui SMP Satap 7 Kintamani yang didirikan Pemkab Bangli di Banjar Bunut Desa Terunyan sudah lama tak beroperasi. Sejak didirikan 2017, sekolah itu hanya beroperasi sekitar tiga bulan. (Miasa/balipost)

BAGIKAN