Prof Wiku Adisasmito. (BP/Ist)

JAKARTA, BALIPOST.com – Memperhatikan perkembangan terkini pandemi COVID-19 perlu dijadikan refleksi bagi pemerintah daerah (Pemda). Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut pentingnya memasifkan upaya deteksi dini melalui testing (pemeriksaan). Meskipun saat ini angka testing nasional sudah melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Masifnya testing, diharapkan dapat menekan laju penambahan kasus dan menekan bertambahnya angka kematian serta menyelamatkan nyawa pasien. Kondisi saat ini di berbagai daerah, dari 34 provinsi ada 31 provinsi dengan kenaikan persentase kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persentase kematian, dan 29 provinsi mengalami penurunan kesembuhan. “Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam satu minggu terakhir, kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibandingkan kesembuhan,” ucap Wiku dalam pers relis, yang diterima Jumat (9/7).

Lebih rincinya, pada persentase kematian di 9 provinsi tersebut mulai dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. Kematian yang meningkat akibat keterlambatan penanganan atau perburukan yang tidak dipantau saat isolasi mandiri. Karenanya penting peran pemerintah dalam meningkatkan pemantauannya sehingga dapat cepat menangani apabila kondisi pasien memburuk.

Baca juga:  Kasus Kematian Covid-19 Shanghai Meningkat

Untuk itu, upaya deteksi dini yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemeriksaan atau testing harus diupayakan secara masif. Dan kabar baiknya, angka testing nasional kini sudah melebihi standar WHO dengan jumlah pemeriksaan per 1000 penduduk per minggu mencapai 252,78%, dengan jumlah PCR sebanyak 380.480 (52%), antigen sebanyak 363.399 (48%).

Angka ini menunjukkan upaya testing terus mengalami peningkatan. Namun yang perlu diingat bahwa pemeriksaan ini, harus terus diupayakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya memasifkan testing sehingga kasus positif dapat lebih banyak teridentifikasi dan segera ditangani.

Dimohon seluruh Pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dalam mendata dan melaporkan cakupan testing diwilayahnya masing-masing. Pastikan cakupan testing di wilayahnya masing-masing telah melebihi standar WHO dengan memperhatikan positivity rate di wilayahnya masing-masing. “Dimasa seperti saat ini, dimana kasus sedang meningkat tajam, testing salah satu hal yang harus dikejar. Masifkan testing, utamanya pada orang bergejala dan kontak erat,” pungkas Wiku.

Baca juga:  Tambahan Kasus COVID-19 Harian Dilaporkan Nasional Capai Belasan Ribu Orang

Ia mengatakan dari 6 hari PPKM Darurat, terjadi penurunan drastis terhadap mobilitas penduduk di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Hal ini sesuai dengan hasil pantauan Google mobility report. Penurunan paling tinggi terlihat pada mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasisun. Karenanya, penurunan ini harus terus dipertahankan dengan memperketat pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan.

Serta dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, bahwa PPKM Darurat Jawa – Bali harus dibarengi PPKM Mikro untuk wilayah luar Jawa – Bali. “Saya tidak akan bosan meminta provinsi-provinsi diluar Jawa dan Bali untuk terus mengetatkan pelaksanan PPKM Mikro. Jangan terlena karena provinsinya tidak masuk PPKM Darurat. Karena nyatanya kenaikan kasus signifikan juga terjadi di luar Jawa dan Bali,” ucap Wiku.

Baca juga:  Pemain Indonesia dan Timor Leste Positif COVID-19

Selama masa PPKM Darurat, Wiku menekankan bahwa bagi pegawai atau perkantoran yang termasuk dalam sektor non-esensial harus patuh, dan pegawainya harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mencapai 100%. Karena sangat tidak diinginkan terjadinya penularan dari aktivitas perkantoran dan karyawan membawa virus pulang ke rumahnya dan meningkatkan potensi klaster keluarga.

Untuk itu, terjadinya penurunan mobilitas ini harus terus dipertahankan melalui kolaborasi antara seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat yang dijalankan dengan baik. “Pemda diminta segera berkoordinasi dengan pusat jika membutuhkan bantuan dalam penanganan pandemi COVID-19,” pungkas Wiku. (Agung Dharmada/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *