Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (BP/Dok)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menyiapkan 31 wilayah isolasi terpadu dalam rangka mengantisipasi meningkatnya keterisian Wisma Atlet akibat lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. “Kami imbau pemda, kepada rekan-rekan untuk bisa ikut segera merealisasikan 31 wilayah yang digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri terpadu,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui konferensi pers virtual usai rapat terbatas di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6).

Dikatakan, DKI Jakarta merupakan satu dari sejumlah wilayah yang mengalami lonjakan COVID-19. Wilayah lain yang mengalami lonjakan kasus positif COVID-19, seperti Bangkalan, Kudus, dan Riau. “Untuk wilayah DKI diketahui angkanya mencapai 4.800 kasus harian,” kata Sigit dikutip dari kantor berita Antara.

Baca juga:  PM 108 Dianulir MA, Kemenhub Siapkan Pengganti

Untuk itu, lanjut Sigit, Pemprov DKI Jakarta perlu melaksanakan penguatan PPKM skala mikro dan juga 3T (tracing, testing, dan treatment).

Menurut Sigit, penguatan 3T tentunya akan berdampak terhadap penambahan jumlah pasien yang ada di Wisma Atlet. Karena itu, mantan Kapolda Banten itu meminta Pemda DKI segera merealisasikan 31 wilayah yang digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri terpadu. “Termasuk di wilayah Nagrak, Pasar Rumput, dan tempat-tempat lain termasuk apabila diperlukan hotel-hotel yang bisa dipersiapkan menjadi tempat isolasi mandiri, karena tentunya sangat diperlukan pada saat terjadi penguatan tracing dan testing,” kata Sigit pula.

Baca juga:  Rumah Warga di Tianyar Terbakar

Sigit berharap, upaya-upaya tersebut juga diterapkan di wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 (Riau, Bangkalan, dan Kudus). “Harapannya dengan berbagai model yang dilaksanakan di Riau, Kudus, Bangkalan, dan DKI, maka model ini pun diharapkan bisa memberikan hasil maksimal dan segera bisa turunkan laju pertumbuhan angka COVID-19,” kata Sigit.

Selain itu, Kapolri juga meminta agar penegakan aturan di wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM mikro diperkuat lagi. Jam operasional dibatasi dan bagi yang melanggar diberikan sanksi tegas. “Wilayah-wilayah yang melebihi jam operasional dilakukan penutupan termasuk tentunya yang melanggar diterapkan sanksi sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan,” ujar Kapolri Listyo Sigit pula. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *