Prof Wiku Adisasmito. (BP/Ist)

JAKARTA, BALIPOST.com – Perkembangan penanganan COVID-19 pada minggu kelima pascalibur Idul Fitri, menunjukkan kenaikan kasus mingguan masih didominasi provinsi-provinsi dari Pulau Jawa. Untuk menurunkan lonjakan kasus tersebut diperlukan penanganan kesehatan secara gotong royong antar provinsi yang telah mengalami penurunan kasus.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut, 6 provinsi urutan teratas dalam kenaikan kasus berasal di Pulau Jawa. Yaitu, DKI Jakarta naik 7.132 kasus, Jawa Tengah naik 4.426 kasus, Jawa Barat naik 2.050 kasus, DI Yogyakarta naik 973 kasus, Jawa Timur naik 939 kasus serta Banten naik 440 kasus. “Kenaikan kasus ini, pada daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten dan Jawa Barat. Sementara daerah asal mudiknya yaitu DKI Jakarta,” kata Wiku dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/6).

Baca juga:  Pelayanan Publik dan DTW di Buleleng Disasar Disinfeksi

Di lain sisi, bagi provinsi yang telah mengalami penurunan kasus harus terus mempertahankan kondisinya. Sehingga bisa membantu wilayah tetangganya yang masih mengalami kenaikan kasus. Bantuan dapat diberikan terkait fasilitas pelayanan kesehatan pasien COVID-19. Cara gotong royong seperti ini, diharapkan membuat upaya penanganan berjalan lebih efektif dan maksimal.

Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang memungkinkan melakukannya seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat karena mengalami penurunan kasus. Jika memungkinkan, kedua provinsi itu dapat membantu wilayah tetangganya yang masih mengalami kenaikan kasus yaitu Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Baca juga:  Naik Lagi, Tambahan Kasus COVID-19 Nasional di Atas 6.000

Bantuan dapat berupa logistik, sarana prasarana dan lainnya sesuai kebutuhan. “Begitupun dengan provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sikap gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia, perlu diterapkan dalam penanganan COVID-19 antar daerah. Sehingga pengendalian dapat terlaksana secara maksimal dan mengurangi beban daerah yang kasusnya masih tinggi,” katanya.

Pemerintah daerah juga harus memanfaatkan forum komunikasi antar pimpinan daerah (Forkompinda) untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Pemerintah pusat siap membantu, jika upaya kemandirian antar daerah ini tidak menemukan solusi.

Baca juga:  HOAX!!! SK Gubernur Bali tentang Perpanjangan Siaga Darurat Bencana

Dalam penanganan saat ini, harus fokus untuk mengendalikan pertumbuhan kasus di daerah-daerah yang sedang mengalami kegentingan kasus. Dengan cara memastikan protokol kesehatan dipatuhi masyarakat dan mentaati kebijakan pemerintah termasuk membatasi mobilitas masyarakat di dalam dan luar negeri.

“Penting diketahui, apapun varian COVID-19 yang ada di masyarakat, apabila kita patuh dan disiplin protokol kesehatan serta mematuhi kebijakan pemerintah, maka dapat meminimalisasi tingkat penularan yang terjadi di masyarakat,” pungkas Wiku. (Agung Dharmada/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *