Suasana dialog interaktif sosialisasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Senin (4/5). (BP/kmb)

DENPASAR, BALIPOST.com – Desa Adat Pedungan yang berlokasi di Denpasar Selatan terus berupaya melakukan pengembangan potensi desa. Bahkan, seluruh potensi produk lokal itu akan dikelola supaya bisa diserap di pasar. Hal itu ditegaskan Bendesa Adat Pedungan Gusti Putu Budiarta pada kegiatan ‘’Sosialisasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kota Denpasar’’ yang merupakan kerja sama Yayasan Dharma Naradha (YDN), Bali Post, Bali TV, Pemprov Bali dan Sampoerna Untuk Indonesia.

Menurut Budiarta, pihaknya di Desa Adat Pedungan akan mulai mengembangkan toko tradisional. Nantinya, toko tradisional ini akan menampung dan memasarkan lebih banyak potensi produk lokal yang dihasilkan di sana, mengingat saat ini banyak muncul toko modern. Namun, ia menegaskan, hal ini bukan berarti untuk menyaingi.

Menurutnya, ini akan menjadi unggulan dari Desa Adat Pedungan selain keberadaan LPD. ‘’Kami di Desa Adat Pedungan akan mengembangkan toko tradisional, sehingga potensi produk lokal bisa dijual di sana,’’ katanya.

Terkait keberadaan LPD Pedungan, katanya, saat ini yang paling kuat. Ditegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan LPD tersebut karena LPD ini merupakan satelit ekonominya masyarakat. ‘’LPD merupakan satelit ekonomi masyarakat,’’ tegasnya.

Budiarta menambahkan, LPD Pedungan sudah berdiri hampir 30 tahun. Dikatakan, 20 persen keuntungan LPD bisa digunakan untuk membangun desa. Tentunya, manfaatnya sangat luar biasa. ‘’Kami setiap saat menyosialisasikan bahwa LPD ini sangat penting keberadaannya,’’ ujarnya.

Terkait Program ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ sebagai visi-misi Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana Nasional, kata Budiarta, hal itu sudah dijabarkan dalam bentuk Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Menurutnya, perda ini adalah penjabaran dari program visi dan misi Gubernur Bali untuk penguatan desa adat. Di APBD, desa adat sudah digelontor anggaran sebesar Rp 300 juta.

Sehingga desa adat sudah menjabarkan program-program seperti untuk palemahan, pawongan dan parahyangan. ‘’Ketiga konsep Tri Hita Karana itu memang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali,’’ katanya.

Seperti contoh, katanya, untuk program pawongan pihaknya membentuk paiketan pemangku, ditingkatkan kualitas SDM-nya, bagaimana mereka berperan sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan. Contoh kedua, bidang ketertiban keamanan dibentuk paiketan parum pecalang desa adat bersama parum pecalang banjar. ‘’Itu dijabarkan supaya bagaimana desa adat mendapatkan keamanan dan ketertiban,’’ tegasnya.

Sementara untuk krama tamiu, kata Budiarta, dilakukan pendataan secara intensif supaya jelas berapa krama tamiu dan krama pangarep. Bahkan, krama tamiu yang cukup banyak perbandingannya sampai 40 : 60 persen dibandingkan krama pangarep. ‘’Berbicara palemahan, kami senantiasa berupaya bagaimana supaya kesucian dan keseimbangan alam bisa dijaga di Desa Pedungan,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan, realisasi Program ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ secara hukum baru berjalan satu setengah tahun. Namun dengan komitmen yang tinggi dan didukung seluruh stakeholder di Bali, sudah bisa dilihat capaiannya.

Berdasarkan data BPS dan Bappenas, perlu berbangga karena tingkat kemiskinan di Bali saat ini mencapai angka 3,61 persen pada tahun 2019. Dikatakan, angka ini terendah sepanjang sejarah. Untuk tingkat nasional masih nomor dua dibandingkan DKI Jakarta. Namun dari jumlah penduduk miskin, Bali masih paling rendah. “Artinya dalam 1,5 tahun, dengan program strategis, pencapaian untuk penurunan angka kemiskinan bisa diwujudkan,” katanya.

Untuk pengangguran, kata Wiasthana Ika Putra, akhir 2019 angkanya mencapai 1,57 persen atau paling rendah di Indonesia. Artinya, lapangan kerja di Bali mampu menampung angkatan kerja atau kompetensi yang dimiliki angkatan kerja mampu diserap dunia kerja. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat di angka 75,41 atau nomor 4 tingkat nasional. “Artinya, secara kualitas yang diwujudkan oleh indikator pembangunan Bali, selama 1,5 tahun meningkat terus,” ujarnya.

Wiasthana Ika Putra mengatakan, makna ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ yakni menjaga keharmonisan dan kesucian alam Bali beserta segala isinya. Inilah yang perlu digali melalui produk strategis Perda Desa Adat di Bali. ‘’Inilah yang digalakkan sekarang supaya pemberdayaan komunitas adat betul-betul jitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM di seluruh Bali,’’ tegasnya. (Yudi Karnaedi/balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.