Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta monev pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Nusa Penida, Rabu (10/10). (BP/adv)

MONITORING dan evaluasi (monev) dilaksanakan Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Sekartaji dan Batuandik, Kecamatan Nusa Penida, Rabu (10/10). Mantan anggota DPRD Klungkung ini meminta supaya seluruhnya tidak langgar aturan, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Monev tersebut didampingi Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Ida Bagus Sudarsana dan Camat Nusa Penida, I Gusti Agung Putra Mahajaya diawali di Desa Sekartaji. Tim diterima Perbekel I Made Carma beserta para kaur, BPD dan LPM. Sementara untuk di Desa Batukandik, tim diterima Perbekel, I Wayan Katon bersama perangkat desa lainnya.

Baca juga:  Bertahun-tahun Dilanda Krisis, Dipertanyakan Realisasi Layanan Air Bersih

Wabup Kasta mengungkapkan kegiatan tersebut untuk mengetahui dan mengontrol jalannya pemerintahan desa. Sejauh ini sudah berjalan lancar. Namun demikian masih ada sejumlah kekurangan, seperti dalam hal administrasi.  “Monev ini bukan sekedar pemeriksaan semata, tetapi sebuah pembinaan dalam penyelanggaraan pemerintahan  desa dan kecamatan,” ungkapnya.

Ditegaskan pula, sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perbekel perlu memahami tentang pelaksanaan petunjuk pelalsanaan dan teknisnya. Pada tahun sebelumnya, hal tersebut sudah berjalan baik. Tetapi tetap diharapkan tetap ada upaya peningkatan kualitas dan bisa mengintensifkan  komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. “Dengan itu, mekanisme pengelolaan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat dikeltahui dengan jelas,” tegasnya.

Baca juga:  Tegakkan Pergub, Wabup Kasta Tegur PNS tanpa Masker

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa juga diminta cermat, mengacu pada aturan. Jika muncul ketidakpahaman, perlu segera berkoordinasi dengan peerintah diatasnya untuk menghindari pelanggaran hukum. ”Bagi perangkat desa agar terus belajar dan berkoordinasi dengan OPD terkait, sehingga apapun nantinya program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” harap Kasta. (ADV/balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *