SEMARAPURA, BALIPOST.com – Komitmen Pemkab Klungkung terhadap bidang pendidikan terus bergulir setiap tahun. Bentuknya tak hanya melalui pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu. Tetapi juga dengan mempermudah akses menuju sekolah dengan menerapkan program angkutan gratis. Setelah siswa SMP, sasarannya mengarah pada Taman Kanak-kanak (TK).
Hal ini juga sekaligus mendukung program satu desa minimal satu TK negeri. “Ini sebagai salah satu program inovasi untuk dunia pendidikan,” ungkap Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirtausai memimpin rapat staf lengkap di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya Kabupaten Klungkung, Kamis (8/2).
Menurut bupati asal Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida ini, selama ini masyarakat menilai pendidikan pada jenjang TK dan PAUD mahal. Sesuai data Dinas Pendidikan Klungkung, Angka Partisipasi Kasar (APK) anak-anak menempuh pendidikan TK baru menyentuh 61 persen. Sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Sementara untuk di perdesaan, masih lebih rendah. Sejumlahorangtua memilih langsung menyekolahkan anak-anaknya ke Sekolah Dasar (SD).
Mengatasi itu, pemkab mengambil kebijakan diskresi dengan menegerikan 12 TK swasta yang tersebar di Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan dan Nusa Penida. Seluruh biaya operasional ditanggung pemkab. Tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus pengabdi secara otomatis diangkat menjadi tenaga kontrak dengan upah Rp 1,6 juta per bulan sudah termasuk jaminan kesehatan.
“Tidak semua kabupaten bisa menerapkan kebijakan seperti ini. Ini kebijakan diskresi. Pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat harus mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Mengimbangi terobosan yang dilakukan ini, pemkab juga akan memfasilitasi transportasi siswa menuju sekolah. Langkah ini untuk meringankan beban orangtua, disamping itu juga menambah minat siswa untuk mengenyam pendidikan. “Dengan adanya transportasi gratis ini nantinya bisa lebih meringankan beban orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Ini juga untuk menjaga keselamatan,” katanya.
Program serupa sudah digulirkan pada 2017 dengan sasaran siswa SMP di Kecamatan Klungkung dan mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Angkutan tersebut, sambung dia masih dikaji. Namun itu lebih kepada teknis pelaksanaan. Ditegaskan, ini tak hanya melayani anak-anak TK yang dinegerikan, namun juga swasta. “Tahun ini jalan. Yang dikaji lebih ke teknis pelaksanaannya,” ungkap Suwirta.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, Dewa Gde Darmawan mengungkapkan sesuai data terakhir, di kabupaten Klungkung terdapat 114 TK yang tersebar di 59 Desa dan Kelurahan. Setelah dikaji, baru 26 yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi negeri. “Prosesnya bertahap, saat ini baru 12 TK di masing-masing Kecamatan yang kami proses untuk penetapan menjadi TKNegeri. Kami targetkan 2019 seluruhnya bisa terwujud,” ujarnya. (Adv/balipost)
