AMLAPURA, BALIPOST.com – Setelah Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem inisial IWD (57), dan seorang nasabah inisial IWS (49) menjadi tersangka, kini Kejari Karangasem kembali menetapkan tiga tersangka baru, pada Kamis (12/11). Ketiga tersangka baru ini masing-masing berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57).
Kajari Karangasem Dr. Kusufi Esti Redliani mengungkapkan, tim penyidik Kejari Karangasem menetapkan tiga tersangka baru setelah mengembangkan kasus tersebut. “Dengan tambahan tiga tersangka baru ini, kita telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini,” ujar Kusufi.
Kusufi mengatakan modus ketiga tersangka ini, tersangka IWD (53) diduga memperoleh kredit Rp300 juta untuk pembayaran tanah. Selanjutnya, ia mengarahkan I Wayan Juliadi dan I Wayan Sudarma mengajukan kredit masing-masing Rp250 juta guna mengambil alih utangnya melalui pembelian bagian tanah yang sebelumnya telah menjadi jaminan kredit. Menurut Kusufi, kerugian keuangan negara dengan perbuatannya sebesar Rp300 juta.
Untuk tersangka IWJ (47) diduga memperoleh kredit Rp250 juta dengan jaminan tanah yang hendak dibelinya. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi dan pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi. Kredit kemudian macet, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp250 juta.
Kemudian untuk tersangka MNA Alias INJ (57) diduga bersama I Wayan Darsa, S.H., bersepakat mencairkan kredit Rp400 juta menggunakan nama istrinya, Ni Ketut Nadi. Kredit tersebut juga mengalami kemacetan dan jatuh tempo, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 juta.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, kerugian terkait perbuatan ketiga tersangka senilai Rp950 juta yang merupakan bagian dari total kerugian perkara LPD Desa Adat Kelungah sebesar Rp2.694.053.170.
Menurut Kusufi, ketiga tersangka disangkakan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c KUHP, masing-masing jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 12 November 2026 sampai dengan 1 Desember 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” jelasnya. (Eka Parananda/balipost)
