
AMLAPURA, BALIPOST.com – Setelah sebelumnya menetapkan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem inisial IWD (57), kini Kejari Karangasem kembali menetapkan tersangka baru inisial IWS (49). Ia merupakan seorang nasabah.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan dari hasil pengembangan yang telah dilakukan akan ada calon tersangka tambahan.
Kajari Karangasem Dr. Kusufi Esti Redliani, Senin ((9/11) mengungkapkan, IWS (49) ditetapkan sebagai tersangka karena turut serta dengan terdakwa IWD (57). Ia menjelaskan, modus yang diduga dilakukan turut serta dalam pencairan kredit yang menyimpang dari ketentuan pemberian kredit LPD.
Kusufi mengatakan, pada November 2018, IWS memperoleh kredit sebesar Rp250.000.000 melalui rekening, meskipun bukan krama Desa Adat Kelungah melainkan warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan tidak terdapat kerja sama antardesa adat.
Selain itu, nilai kredit tersebut melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang pada saat pengajuan sebesar Rp119.042.007,80. Kredit tetap dicairkan ketika peralihan hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan belum sah, dengan keterangan dalam perjanjian bahwa sertifikat hak milik masih dalam proses.
“Dana kredit tersebut digunakan sekitar Rp220.000.000,00 untuk membayar pembelian tanah seluas 500 m² dari pihak yang sebelumnya juga memperoleh pinjaman di LPD yang sama, serta sekitar Rp30.000.000,00 untuk pengurusan sertifikat. Kredit IWS jatuh tempo pada 24 November 2023 dan belum dilunasi meskipun telah dilakukan penagihan. Termasuk agunannya juga tidak ada, “ujarnya.
Menurut Kusufi, dugaan tindak pidana yang disidik berkaitan dengan rangkaian penyimpangan pencairan kredit tersebut, bukan semata-mata karena kredit tidak dibayar.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, total kerugian dalam perkara pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah sebesar Rp 2.694.053.170,00. Adapun nilai kredit yang terkait dengan IWS sebesar Rp 250.000.000,00 dan merupakan bagian dari perkara tersebut. Sebelum menetapkan IWS sebagai tersangka, kita sudah memeriksa sebanyak 18 orang saksi untuk dimintai keterangan.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Karangasem I Gede Hady Sunantara menjelaskan, penetapan IWS (49) sebagai terdangka ini, dari pengembangan kasus LPD Kelungah, yang dimana sudah menetapkan Ketua LPD-nya selaku tersangka yang sekarang ini statusnya sudah terdakwa sudah menjalani proses persidangan. Yang mana proses pencairan-pencairan kredit terdapat enam kredit bermasalah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Sejuah ini kita baru menetapkan dua orang terdangka. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka baru. Yang jelas kemungkinan ada, tal cukup satu dua orang saja,” jelas Hady Sunantara.
Hady Sunantara menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti. Penyidik telah memeriksa 18 orang saksi dan 3 orang ahli, yaitu ahli keuangan negara, auditor, dan ahli dari LPLPD, serta memperoleh alat bukti surat, termasuk laporan penghitungan kerugian keuangan negara, dan dokumen terkait.
IWS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Kedua: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk kepentingan penyidikan, IWS ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 November 2026 sampai dengan 28 November 2026 di Lapas Kelas IIB Karangasem. (Eka Parananda/balipost)










