SINGARAJA, BALIPOST.com – Proses konstatering atau pencocokan objek tanah di Banjar Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Kamis (12/11), telah rampung dilaksanakan. Hasil pencocokan tersebut menunjukkan objek tanah yang disengketakan telah sesuai dengan sertifikat dan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Kuasa hukum pemohon, Budi Hartawan, mengatakan, konstatering tersebut dilakukan pencocokan batas-batas tanah pada empat titik dengan melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, proses tersebut sekaligus menjadi pembuktian terhadap sertifikat hak milik (SHM) yang sebelumnya sempat dipersoalkan keasliannya.
Ia menegaskan, sertifikat atas nama Ni Luh Sudarmi merupakan produk BPN. Bahkan, sertifikat tersebut disebut telah melalui proses validasi pada 2020. Pihaknya juga mengklaim keaslian sertifikat telah diuji melalui laboratorium forensik dan dinyatakan asli.
“Jadi, tadi kita melakukan konstatering dengan mengecek batas-batas tanah di empat titik. Hasilnya, objek tanah sesuai dengan sertifikat. Pengukuran juga dilakukan langsung oleh BPN,” ujarnya.
Menurut Budi, konstatering merupakan tahapan untuk memastikan kesesuaian objek tanah dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut telah melalui proses hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Perkara ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 231/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 19 Juni 2013, yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt/2013/PT.Dps tertanggal 22 Mei 2014, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2898 K/Pdt/2014 tertanggal 22 Juni 2015.
Objek perkara yang dimaksud berupa tanah seluas 21.400 meter persegi dengan SHM Nomor 2084, Pipil Nomor 124, Persil Nomor 119 a, berdasarkan Surat Ukur Nomor 2581/1988 atas nama Ni Luh Sudarmi.
Dengan selesainya konstatering, pihak pemohon kini bersiap melanjutkan tahapan hukum berikutnya. Budi menyebut, permohonan eksekusi terhadap objek tanah tersebut akan segera diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja pada November ini.
“Kami akan segera mengajukan permohonan eksekusi dalam bulan ini. Untuk pelaksanaannya, tentu menunggu jadwal yang ditentukan pihak pengadilan,” katanya.
Sementara itu, Perbekel Sudaji, I Made Ngurah Fajar Kurniawan, sebelumnya mengharapkan adanya kejelasan mengenai prosedur dan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan konstatering. Ia mengaku terkejut karena kegiatan tersebut dinilai berlangsung tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa.
Menurut Fajar, pemerintah desa membutuhkan penjelasan dari instansi berwenang agar persoalan pertanahan tersebut dapat dipahami secara utuh. Terlebih, lahan yang disengketakan berkaitan dengan warga setempat.
Sebagian warga yang menempati lahan tersebut, kata dia, juga memiliki bukti penguasaan berupa akta tanah.
“kita berharap status dan dokumen kepemilikan tanah dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Terlebih, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut masih berada dalam satu wilayah desa,” jelasnya. (Nyoman Yudha/balipost)
