NEGARA, BALIPOST.com – Desa Adat Gilimanuk resmi menolak rencana perluasan dermaga Landing Craft Machine (LCM) di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Penolakan itu tertuang dalam surat yang dikirim kepada Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang, Selasa (10/11).
Surat tersebut ditandatangani Bendesa Adat Gilimanuk, I Nengah Naya. Keputusan menolak diambil melalui paruman desa adat yang digelar Senin (9/11) dan dihadiri sekitar 15 peserta, mulai dari unsur prajuru, Kertha Desa, Saba Desa, pecalang, kelian adat hingga perwakilan krama.
Nengah Naya, mengatakan paruman menyepakati penolakan tersebut setelah membahas dampak perluasan dermaga terhadap lahan Plaba Pura Segara Gilimanuk. Alasan utamanya, kata Naya, adalah menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan Plaba Pura Segara yang memiliki nilai penting bagi Desa Adat dan masyarakat setempat.
Selain soal lahan, paruman juga menyoroti tanggul penahan abrasi di
sekitar kawasan pura yang kini sudah terkikis dan rusak. “Kami khawatir tanggul pura makin rusak dan mengancam bangunan lain, di sana ada wantilan dan lainnya,” jelasnya.
Naya menduga kerusakan tanggul tidak semata-mata karena faktor alam. Kapal yang bersandar terlalu dekat dengan tanggul juga diduga mempercepat pengikisan, karena tekanan gelombang dan aktivitas kapal menggerus tanggul tersebut. “Pada prinsipnya, Desa Adat melalui prajuru tidak memberikan izin
untuk perluasan atau pengambilan lahan Pura Segara sepanjang
batas-batas yang telah ditentukan oleh Desa Adat,” tegas Naya.
Menurut dia, jika perluasan tetap dipaksakan, kerusakan tanggul penahan abrasi dikhawatirkan semakin parah dan mengancam fasilitas serta bangunan di kawasan Plaba Pura Segara, termasuk wantilan.
Sementara keberatan serupa juga disampaikan sejumlah peserta paruman. Kerta Desa, Putu Sudiana Yasa, menilai rencana perluasan sebaiknya ditolak karena berpotensi merusak fasilitas serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di lain pihak, Kelian Adat Banjar Prastaguna, I Gede Ardana, juga menolak karena khawatir pekerjaan perluasan berdampak pada tanggul penahan abrasi dan bangunan wantilan.
Di luar penolakan itu, Desa Adat Gilimanuk mengajukan permohonan
bantuan perbaikan dan penguatan tanggul penahan abrasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ASDP maupun Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Tanggul tersebut dinilai sangat penting untuk melindungi kawasan pura dari ancaman abrasi maupun dampak aktivitas pelayaran.
Paruman juga menyepakati perlunya kejelasan batas wilayah antara lahan
ASDP dengan lahan Plaba Pura Segara, agar pengembangan pelabuhan ke
depan tidak menimbulkan persoalan aset, fasilitas maupun kepentingan
masyarakat adat.
Sementara itu, Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Desa Adat Gilimanuk dengan pihak ASDP. Pemerintah kelurahan juga siap mengawal tindak lanjut hasil kesepakatan paruman.
Sebelumnya, rencana perluasan dermaga LCM dibahas dalam rapat
koordinasi, Kamis (5/11). Saat itu, ASDP memaparkan rencana pemanfaatan
lahan seluas 56,72 meter persegi di area Plaba Pura Segara Gilimanuk untuk mengatasi kapal yang kerap kandas saat air laut surut, memperlancar pelayanan penyeberangan, dan mengurangi antrean kendaraan menuju kapal.
Dalam rapat tersebut, Desa Adat sempat menyampaikan dukungan dengan sejumlah catatan dan meminta kesepakatan tertulis. Sikap itu berubah
setelah pembahasan internal melalui paruman desa adat yang memutuskan
menolak rencana perluasan tersebut.
Desa adat berharap ASDP memahami dan menghormati keputusan serta
aspirasi masyarakat adat. Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh
pihak terkait juga diharapkan terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan kepentingan desa adat maupun operasional kepelabuhanan. (Surya Dharma/balipost)
