Warga Bonyoh bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya. (BP/Ina)

BANGLI, BALIPOST.com – Warga Desa Bonyoh, Kintamani memperbaiki jalan desa yang rusak secara swadaya. Langkah itu diambil lantaran anggaran yang dikelola pemerintah desa minim imbas pemangkasan alokasi Dana Desa oleh pemerintah pusat.

Perbekel Bonyoh, I Ketut Putra Indrawan, mengungkapkan bahwa anggaran Dana Desa yang diterima desanya terpotong hingga Rp500 juta. Sebelumnya desanya menerima DD mencapai sekitar Rp700 juta. “Sekarang dapat 200 juta sekian,” ungkapnya, Selasa (3/11).

Keterbatasan anggaran juga dipicu oleh minimnya kucuran dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah kabupaten. Kondisi ini membuat pemerintah desa tak mampu lagi mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, khususnya jalan permukiman yang telah rusak parah lebih dari lima tahun.

Baca juga:  Koster akan Prioritaskan Perbaikan Jalan Raya Payangan-Kintamani

Pihak desa sebenarnya telah berupaya mengajukan perbaikan ke Pemerintah Kabupaten Bangli. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena alasan keterbatasan anggaran di daerah.

Mengingat kondisi jalan rusak cukup membahayakan terutama di jalur tanjakan yang sering dilalui anak-anak sekolah, warga akhirnya mengambil inisiatif melakukan perbaikan secara swadaya. “Kebetulan ada donatur serta ada warga yang ingin urunan, akhirnya dilakukan perbaikan secara swadaya,” ujar Putra Indrawan.

Baca juga:  Gavin Ingin Merumput di Liga Korea dan Jepang

Dengan memanfaatkan mesin molen yang difasilitasi oleh desa, warga bergotong royong menambal jalan menggunakan semen. Perbaikan telah dilakukan pekan lalu. Pengerjaan yang berlangsung selama satu hari tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp8 juta.

“Panjang jalan yang diservis kurang lebih 700 meter. Namun yang ditambal diutamakan lubang yang parah-parah saja terutama yang di tanjakan. Itu baru 30 persen dari panjang jalan yang rusak. Masih banyak yang belum ditambal,” jelasnya.

Baca juga:  Jalan di Pebuahan Banyubiru Hancur Lebur dan Berlubang

Putra Indrawan sangat berharap pemerintah kedepan dapat mengevaluasi kembali kebijakan penganggaran, khususnya yang berkaitan dengan pemotongan Dana Desa. Ia berharap kebutuhan dasar infrastruktur desa tetap mendapat perhatian utama pemerintah. (Dayu Swasrina/balipost)

BAGIKAN