DENPASAR, BALIPOST.com – Fraksi Partai Demokrat-Nasdem DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah indikator dalam Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama diarahkan pada rendahnya realisasi retribusi daerah, dana transfer, dan belanja modal hingga akhir Juli 2026, sementara sejumlah target dalam rancangan perubahan anggaran justru mengalami peningkatan.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin (14/9). Pandangan umum Fraksi Demokrat-Nasdem dibacakan I Gede Ghumi Asvatham.
Fraksi Demokrat-Nasdem mencatat rancangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp122 miliar atau 2,87 persen. PAD yang dalam APBD induk berada pada kisaran Rp4,2 triliun lebih dirancang meningkat menjadi Rp4,3 triliun lebih.
Atas kenaikan tersebut, Fraksi Demokrat-Nasdem meminta penjelasan Gubernur Bali mengenai strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan. Fraksi juga menekankan agar peningkatan PAD dilakukan tanpa menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.
Sorotan lebih tajam disampaikan terhadap realisasi retribusi daerah. Hingga Juli 2026, realisasi retribusi baru mencapai Rp230 miliar lebih atau sekitar 37,41 persen dari target Rp614 miliar lebih.
Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, target retribusi justru direncanakan meningkat menjadi Rp649 miliar lebih atau 105,67 persen dari target sebelumnya.
Fraksi Demokrat-Nasdem mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi tersebut. Mereka meminta Gubernur menjelaskan apakah kondisi itu disebabkan rendahnya aktivitas pelayanan, lemahnya sistem pungutan, atau penetapan target yang terlalu tinggi. Fraksi juga mempertanyakan alasan target dinaikkan kembali dalam perubahan APBD.
Perhatian juga diberikan terhadap dana transfer. Dari target sebesar Rp407 miliar lebih, realisasi hingga Juli 2026 baru mencapai Rp88 miliar lebih atau 21,76 persen.
Fraksi Demokrat-Nasdem meminta penjelasan mengenai faktor penyebab rendahnya realisasi tersebut. Bahkan, fraksi mempertanyakan apakah kecilnya pencapaian dana transfer berkaitan dengan kinerja daerah yang dinilai belum cukup mendukung program Pemerintah Pusat.
Sementara itu, dari sisi belanja, Fraksi Demokrat-Nasdem menyoroti Belanja Operasi yang menjadi komponen terbesar. Anggaran Belanja Operasi semula Rp5,2 triliun lebih dan dalam perubahan APBD meningkat lebih dari Rp160 miliar menjadi Rp5,4 triliun lebih.
Fraksi meminta Gubernur memastikan peningkatan tersebut tetap efisien sehingga tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur maupun program-program produktif.
Rendahnya realisasi Belanja Modal juga menjadi perhatian serius. Hingga akhir Juli 2026, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp129,8 miliar lebih atau 16,11 persen dari anggaran Rp806 miliar lebih.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, anggaran Belanja Modal direncanakan meningkat menjadi Rp841 miliar lebih.
Fraksi mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi tersebut sekaligus meminta strategi pemerintah daerah agar Belanja Modal dapat terealisasi secara optimal hingga akhir tahun anggaran 2026.
Tidak hanya itu, Fraksi Demokrat-Nasdem memprediksi terdapat kegiatan yang dibiayai melalui Belanja Modal berpotensi tidak tuntas atau tidak terlaksana dan kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Fraksi mengaitkan kondisi tersebut dengan kemungkinan pembentukan sumber dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), bersama kelebihan realisasi PAD di atas target dan dana sisa tender, yang kemudian digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Atas hal ini, fraksi meminta penjelasan Gubernur.
Di luar persoalan APBD, Fraksi Demokrat-Nasdem meminta pemerintah meningkatkan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan pokok, terutama beras. Fraksi menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan harga beras di tengah pernyataan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan tidak melakukan impor beras.
Fraksi juga menaruh perhatian pada perkembangan teknologi yang dinilai dapat membawa dampak terhadap keamanan. Untuk mengantisipasi kriminalitas yang semakin berjejaring secara internasional, Gubernur diminta berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Imigrasi.
Ancaman kebakaran hutan, khususnya kawasan hutan mangrove di Bali Barat, juga diminta menjadi perhatian. Kondisi hutan dan gunung yang kering akibat kemarau panjang dinilai membutuhkan langkah cegah tangkal sejak dini.
Dalam pengelolaan sampah, Fraksi Demokrat-Nasdem meminta Pemprov Bali melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap proses pengolahan sampah menggunakan teknologi modern yang dilakukan kabupaten/kota se-Bali. Pengawasan diperlukan agar program berjalan terarah, tepat sasaran, dan sesuai tujuan serta peruntukannya.
Sementara di bidang kesehatan, fraksi meminta perhatian terhadap rumah sakit umum (RSU) yang belum memiliki sarana dan prasarana memadai. Pemerintah Provinsi Bali didorong memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan/atau hibah agar rumah sakit dapat memenuhi standar pelayanan yang layak.
Fraksi juga mendorong penguatan kerja sama dan konektivitas pelayanan kesehatan antarrumah sakit umum daerah kabupaten/kota, termasuk akses rujukan emergensi ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target Jana Kertih dalam menjaga dan melindungi masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)
