GIANYAR, BALIPOST.com – Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kearsipan sebagai pilar utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Penyamaan Persepsi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) se-Bali, Jumat (11/9).
Wabup Agung Mayun mengingatkan bahwa arsip memiliki peran strategis sebagai rekam jejak penyelenggaraan negara, bukan sekadar tumpukan dokumen fisik. “Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat,” ujarnya.
Ia menekankan, arsip merupakan saksi bisu dan abadi yang merekam keberhasilan, tantangan, hingga perjalanan suatu bangsa. Oleh karena itu, pengelolaannya harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi namun tetap taat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Sesuai regulasi tersebut, LKD provinsi maupun kabupaten/kota memegang kedudukan strategis sebagai pusat ingatan daerah, instrumen penegakan hukum, serta penunjang administrasi. Kinerja tata kelola ini juga dinilai secara berkala melalui Indeks Kearsipan Daerah yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Wabup berharap forum ini mampu menyelaraskan langkah antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali agar dapat berjalan seirama demi menciptakan perubahan tata kelola kearsipan yang signifikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Putu Eka Susanti menambahkan, koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran para arsiparis dan membangun pengelolaan arsip yang lebih tertib di seluruh perangkat daerah Gianyar. (Wirnaya/balipost)
