Anak Agung Bintang Ari Sutari.(BP/ina

BANGLI, BALIPOST.com – Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bangli masih jauh dari target 20 persen. Berdasarkan data hingga Rabu (2/9), cakupan IKD di Bangli baru menyentuh angka 5,44 persen dari total wajib KTP.

Untuk mengejar target tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli telah mengambil langkah proaktif. Selain menyasar perkantoran dan sekolah, petugas juga mendatangi keramaian di tingkat desa.

“Kami jemput bola hingga ke kegiatan adat yang melibatkan banyak warga, seperti saat upacara Ngaben di Desa Kedisan, Kintamani. Petugas kami hadir langsung membawa perangkat” ungkap Kepala Disdukcapil Bangli, Anak Agung Bintang Ari Sutari, Kamis (3/9).

Baca juga:  Genjot Kepemilikan Identitas, Disdukcapil Jemput Bola

Agung Bintang menjelaskan, aktivasi IKD harus dilakukan secara mandiri pada setiap gawai pemilik e-KTP. Warga harus mengunduh aplikasi IKD di Play Store, mengisikan data diri, serta menyertakan alamat email aktif. Setelah itu, proses verifikasi dilakukan oleh Disdukcapil.

Untuk warga yang kendalanya di perangkat, Agung Bintang mengatakan pihaknya bisa membantu memfasilitasi aktivasi menggunakan perangkat milik petugas. Namun, pemohon tetap harus mencantumkan alamat email.

Baca juga:  Musrembang Kecamatan Karangasem 2026 Usulkan Perbaikan Jalan hingga Rumah Kompos

Mekanisme ini disinyalir menjadi salah satu hambatan peningkatan capaian aktivasi, terutama bagi warga lanjut usia (lansia) yang tidak memiliki HP. Tantangan lainnya berada pada tahap verifikasi. Proses ini membutuhkan perangkat khusus yang sejauh ini baru tersedia di Kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Kantor Camat Kintamani. “Tujuan aktivasi IKD ini adalah untuk memudahkan masyarakat. Lebih efektif dan efisien karena data sudah ada gawai mereka,” jelasnya.

Baca juga:  Waspadai Penipuan Berkedok Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Untuk mengejar target, Disdukcapil Bangli kini mendorong skema pelayanan kolektif berbasis desa. Aparat desa diharapkan aktif mengoordinasikan warga yang ingin melakukan aktivasi massal agar bisa dilayani sekaligus dalam satu waktu. (Dayu Swasrina/balipost)

 

BAGIKAN