DENPASAR, BALIPOST.com – Memasuki usia ke-68 Provinsi Bali, momentum hari jadi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai seremoni. Perjalanan panjang Bali perlu menjadi ruang refleksi untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi seluruh krama Bali. Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, SH., atau yang akrab disapa Dewa Jack.
Menurut Dewa Jack, usia 68 tahun merupakan perjalanan panjang yang telah membentuk wajah Bali hingga saat ini. Karena itu, peringatan hari jadi harus menjadi momentum melakukan evaluasi secara kritis terhadap arah pembangunan daerah.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, selama ini Pemprov Bali terus berupaya mencari keseimbangan antara arus modernisasi dengan upaya menjaga akar kebudayaan serta kelestarian alam. Sejumlah langkah strategis, seperti penataan tata ruang, pembenahan sektor pariwisata, dan penguatan lembaga adat, dinilai patut diapresiasi.
Namun, pembangunan Bali juga menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dalam kondisi tersebut, DPRD Bali memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berada pada jalur yang berpihak kepada masyarakat.
Sebagai lembaga legislatif, dikatakan, DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai peraturan, program, dan alokasi anggaran pemerintah daerah. Pengawasan tersebut diarahkan agar seluruh kebijakan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
“Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk menghambat, melainkan menjamin pelaksanaan kebijakan Pemprov Bali tetap akuntabel, transparan, dan responsif terhadap dinamika lapangan,” ujar Dewa Jack, Kamis (13/8).
Pengawasan itu mencakup berbagai persoalan strategis Bali, mulai dari alih fungsi lahan, isu lingkungan, hingga ketimpangan ekonomi.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan legislatif juga penting untuk memastikan setiap aturan yang telah disepakati benar-benar diterapkan secara akuntabel dan berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut mencakup penataan tata ruang, perlindungan adat, serta penanganan berbagai persoalan lingkungan.
Karena itu, hubungan antara DPRD dan Pemprov Bali dinilai perlu terus dibangun dalam semangat kemitraan yang harmonis, tetapi tetap kritis. Sinergi tersebut menjadi penting agar setiap kebijakan dan pelaksanaannya mampu merespons persoalan yang terjadi di lapangan.
Ke depan, Dewa Jack berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin diperkuat untuk mewujudkan Bali yang mandiri, inklusif, dan tangguh. Pembangunan Bali tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan keindahan dan identitas budaya, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat serta kebermanfaatannya bagi generasi mendatang.
“Harapan kita bersama, Bali yang semakin mandiri, inklusif, dan tangguh,” tegasnya.
Kemitraan antara eksekutif dan legislatif, menurutnya, harus terus terjalin secara kritis dan konstruktif dengan berlandaskan hati nurani serta kerja nyata.
Dengan demikian, peringatan 68 tahun Bali diharapkan tidak berhenti pada perayaan usia daerah, melainkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Bali sebagai daerah yang berbudaya, sejahtera, mandiri, inklusif, dan tangguh bagi generasi mendatang. (Ketut Winata/balipost)
