NEGARA, BALIPOST.com – Ancaman kekeringan dan krisis air bersih seolah menjadi agenda tahunan yang tak kunjung usai bagi warga di Lingkungan Dewasana dan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Setiap kali musim kemarau tiba, wilayah ini praktis mengandalkan pasokan air bersih dari luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selama ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana telah berupaya menanggulangi dampak darurat tersebut dengan menyiagakan sejumlah tandon air di lokasi sasaran. Tandon-tandon ini secara berkala diisi ulang begitu cadangan air warga menipis.
“Kami hampir tiap hari kirim air bersih ke Pendem,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, usai pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di kantor BPBD Jembrana, Rabu (29/7).
Kendati distribusi air bersih rutin digelontorkan, Agus menyadari bahwa langkah tersebut bersifat sementara. Persoalan klasik ini menuntut penanganan yang komprehensif agar warga tidak terus-menerus bergantung pada tangki air darurat setiap tahunnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pihak BPBD kini tengah menyiapkan langkah taktis dengan membidik anggaran pusat. “Kami usulkan pembangunan sumur bor ke pusat untuk di Pendem. Kami harapkan ini nanti bisa mengatasi permasalahan warga,” ujar Agus.
Usulan tersebut mengemuka setelah jajaran BPBD Jembrana mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah pusat yang menginstruksikan daerah untuk mendata secara riil titik-titik ancaman kekeringan. Dari pemetaan itulah wilayah Pendem dipandang paling krusial untuk segera dibangunkan sumur bor permanen.
Selain fokus pada penanganan krisis air, momentum tersebut juga dirangkaikan dengan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Menurut Agus, kehadiran forum ini sangat krusial untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana secara terpadu.
FPRB dirancang sebagai wadah kolaborasi multipihak yang mengusung konsep pentahelix, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media. Sinergi ini diperlukan agar langkah mitigasi dan kesiapsiagaan darurat berjalan selaras, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Karena dalam proses penanggulangan bencana saat pra sangat dibutuhkan karena banyak stakeholder yang terlibat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa upaya edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada BPBD saja. Kehadiran FPRB diharapkan mampu menjadi motor penggerak untuk memperkuat ketahanan warga secara mandiri. (Surya Dharma/balipost)
