DENPASAR, BALIPOST.com – Provinsi Bali telah memasuki musim kemarau. Meski demikian, hingga awal Juni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali belum menerima laporan adanya wilayah yang terdampak kekeringan maupun krisis air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, mengatakan kondisi di lapangan masih terkendali dan belum menunjukkan gejala peningkatan menuju situasi darurat. “Laporan kekeringan belum ada,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6).
Meski belum ada laporan dampak kekeringan, BPBD Bali tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana yang lazim terjadi saat musim kemarau. Mitigasi yang dilakukan difokuskan pada pengendalian risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kemungkinan terjadinya krisis air bersih di sejumlah wilayah rawan.
Menurut Teja, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemantauan kondisi cuaca dan wilayah secara harian, upaya pencegahan di daerah yang memiliki riwayat kekeringan, serta menyiapkan respons cepat apabila terjadi gangguan pasokan air bersih bagi masyarakat.
“Mitigasi kemarau berfokus pada pengendalian risiko kekeringan, karhutla, dan krisis air melalui pemantauan harian, pencegahan di wilayah rawan, serta kesiapan respons cepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, tren kondisi hingga awal musim kemarau masih relatif terkendali dan belum memperlihatkan peningkatan signifikan yang mengarah pada status kedaruratan.
Berdasarkan data BPBD Bali dalam tiga tahun terakhir, diungkapkan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih umumnya terkonsentrasi di kawasan Bali Utara dan Bali Timur. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Buleleng, Karangasem, Jembrana, serta sebagian wilayah Kabupaten Bangli.
Dari sejumlah daerah tersebut, Kabupaten Buleleng menjadi wilayah yang paling konsisten mengalami dampak kekeringan setiap musim kemarau. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 28 desa terdampak kekeringan.
Jumlah tersebut menurun menjadi tujuh desa pada tahun 2024 seiring kondisi curah hujan yang lebih baik. Namun pada tahun 2025, jumlah desa terdampak kembali meningkat menjadi 24 desa akibat musim kemarau yang lebih kering.
Meski jumlah desa terdampak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, lokasi wilayah rawan kekeringan relatif tetap berada pada kawasan yang sama. Karena itu, daerah-daerah tersebut menjadi prioritas dalam upaya pengendalian dan mitigasi yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya.
Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini, BPBD Bali juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi teknis, serta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, kesiapsiagaan personel dan peralatan penanggulangan bencana terus ditingkatkan guna memastikan respons dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi gangguan pasokan air maupun kebakaran lahan.
BPBD Bali juga telah merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi ancaman kekeringan yang berulang setiap musim kemarau.
Dengan kondisi yang masih terkendali, BPBD Bali mengimbau masyarakat tetap bijak menggunakan air bersih serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan lingkungan selama musim kemarau berlangsung. (Ketut Winata/balipost)
