DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang mulai meluas. Selain kebakaran hutan, sejumlah wilayah juga mengalami krisis air bersih dan kekeringan lahan pertanian.
Terbaru, kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Pemuteran, Kabupaten Buleleng. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 WITA, Sabtu (18/7), setelah berlangsung sejak sehari sebelumnya.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, mengatakan kebakaran melalap lahan seluas 10 hektare.
“Kebakaran terjadi sejak kemarin dan membakar sekitar 10 hektare semak belukar, rumput kering, serta pepohonan liar,” ujarnya, Sabtu malam.
Menurutnya, proses pemadaman melibatkan tim gabungan yang terdiri atas Polisi Kehutanan (Polhut), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Buleleng, TNI, Polri, serta para relawan.
Ia menjelaskan, sebagian besar kobaran api memang padam dengan sendirinya karena perubahan kondisi di lapangan. Namun, upaya tim gabungan dinilai sangat berperan dalam mempercepat pengendalian kebakaran dan mencegah api meluas ke kawasan lain.
BPBD memperkirakan penyebab kebakaran dipicu oleh kondisi lahan yang sangat kering sehingga terjadi gesekan pada vegetasi kering yang kemudian memunculkan titik api. Meski penyebab pasti masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut, musim kemarau dinilai meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Selain di Pemuteran, BPBD juga mencatat kejadian kebakaran lahan di wilayah Desa Jagaraga dan Desa Madenan, Kabupaten Buleleng.
Di sisi lain, dampak musim kemarau juga mulai dirasakan masyarakat melalui krisis air bersih. BPBD Kabupaten bersama Palang Merah Indonesia (PMI) saat ini membantu pendistribusian air bersih menggunakan truk tangki ke sejumlah desa yang mengalami kesulitan air.
Salah satu wilayah yang telah mengalami krisis air bersih adalah Desa Manistutu, Kabupaten Jembrana, yang kini mendapat suplai air dari pemerintah.
BPBD Provinsi Bali juga mencatat kekeringan pada lahan sawah di sejumlah daerah. Hingga pekan ini, luas lahan sawah terdampak mencapai sekitar 50 hektare di Kabupaten Jembrana dan 108,6 hektare di Kabupaten Buleleng akibat sumber-sumber air yang mulai mengering.
Meski belum sampai menyebabkan gagal panen, kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak terhadap produksi pertanian.
“Kondisi ini memang belum menyebabkan gagal panen, tetapi sudah patut diwaspadai karena sumber air mulai berkurang,” kata Teja.
Menghadapi situasi tersebut, BPBD meminta seluruh instansi terkait mengambil langkah antisipatif sesuai kewenangannya.
Dinas Pertanian diharapkan segera membantu petani melalui penyediaan pompa irigasi maupun langkah lain agar tanaman tetap memperoleh pasokan air sehingga gagal panen dapat dicegah.
Sementara itu, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) diminta memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, baik di kawasan hutan maupun di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah selama musim kemarau.
BPBD juga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida mempercepat pengerukan sedimentasi pada bendungan dan sungai, terutama di wilayah yang mengalami penurunan debit air.
Sebagai contoh, sedimentasi yang cukup tinggi di Bendungan Palasari, Jembrana, serta beberapa aliran sungai disebut telah menghambat distribusi air menuju lahan pertanian. Di sisi lain, debit air bendungan yang terus menyusut membuat sedimentasi semakin menjadi persoalan.
Teja menegaskan bahwa musim kemarau tahun ini telah memunculkan tiga ancaman yang terjadi secara bersamaan, yakni kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, serta kekeringan lahan pertanian. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor agar dampaknya tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar bagi masyarakat maupun sektor pertanian di Bali. (Ketut Winata/balipost)
