DENPASAR, BALIPOST.com – Peredaran narkoba yang tak mengenal status, khususnya di Bali sangat memprihatinkan. Tak hanya menyasar mereka yang berada pada golongan ekonomi atas, namun juga menyasar hingga tingkat pekerja kasar.
Sementara yang mengais keuntungan dalam bisnis dunia narkoba ini hanya segelintir orang. Tentu peredaran narkoba di Bali menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Yang mana Pulau Bali adalah destinasi wisata internasional.
“Peredaran narkoba saat ini menghadapi tantangan serius,” ucap praktisi hukum Gde Manik Yogiartha, S.H., M.H, Selasa (24/3).
Menurut Manik, Bali yang statusnya sebagai pusat destinasi wisata Internasional, mestinya dapat menjaga image anti narkoba. Bukan sebaliknya menjadikannya suatu hal yang berpotensial menarik bagi sindikat narkoba internasional maupun domestik.
Oleh karenanya, kata dia, adanya penguatan penegakkan hukum sangat penting memperketat pengawasan terhadap jalur peredaran narkoba, terutama di perbatasan yang terkait langsung dengan pulau Bali, baik melalui jalur darat maupun laut.
Dengan maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, ucap Yogi, telah banyak mempengaruhi generasi muda, bahkan berpengaruh pada tingkat kriminal dan perilaku menyimpang di lingkungan sosial.
“Pengguna seringkali mengabaikan nilai-nilai moral, norma, dan hukum. Komitmen melawan narkoba di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum diwujudkan melalui kampanye dengan slogan “War On Drugs For Humanity” (Perang Melawan Narkoba untuk Kemanusiaan),” jelasnya.
Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lanjut dia, lembaga penegak hukum harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya terhadap penggunaan narkoba pada lingkungan masyarakat, khususnya kepada kalangan remaja maupun pelajar.
Praktisi hukum lainnya, Agus Gunawan Putra tak menampik jika peredaran narkoba itu sangat mengancam. Atas berbagai penomena yang muncul, hingga mabes turun tangan, dia sependapat pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk melakukan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diadakan setiap waktu.
“Di sinilah peran keluarga dan semua unsur adat dan aparat harus tetap terjaga. Sedangkan untuk vila wajib juga adanya pengawasan yang ketat dengan bekerjasama dengan aparat di desa adat setempat,” jelas Agus Gunawan sembari meminta penyuluhan-penyuluhan terkait tetap dilakukan. (Miasa/balipost)
