SINGASANA, BALIPOST.com – Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa menyoroti dua pekerjaan rumah yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan pemerintah daerah. Yakni kepastian status pegawai P3K paruh waktu serta perlindungan terhadap keberlangsungan lahan sawah milik petani.
Arnawa menyampaikan apresiasi kepada pihak eksekutif karena telah menunjukkan perhatian terhadap tenaga non-ASN yang kini diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun menurutnya, langkah tersebut belum cukup. Ia mendorong agar eksekutif berani melakukan terobosan sehingga para pegawai tersebut bisa segera ditetapkan menjadi P3K penuh waktu.
“Banyak dari mereka sudah mengabdi sangat lama. Ada yang dari Pupuan, Selemadeg, bertugas ke kota, begitu juga sebaliknya. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Wajar kalau pemerintah hadir memperhatikan nasib mereka,” tegas politisi asal Penebel ini, Minggu (8/2).
Ia bahkan menyinggung bahwa di antara kabupaten/kota di Bali, persoalan P3K penuh waktu disebutnya belum sepenuhnya tuntas di Tabanan. Karena itu DPRD, kata dia, akan terus mendorong OPD terkait agar mempercepat proses tersebut. “Harapan kami ada kebijakan nyata dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami di DPRD pasti ikut mengawal,” ujarnya.
Selain masalah kepegawaian, Arnawa juga memberi perhatian serius pada nasib petani. Sebagai daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan Bali, keberadaan sawah produktif dinilai wajib dijaga agar tidak terus menyusut akibat alih fungsi lahan.
Salah satu langkah konkret yang ia dorong adalah pembebasan pajak untuk lahan basah yang memang bersertifikat sawah. Kebijakan ini dinilai dapat memberi keringanan bagi petani sekaligus menjadi instrumen pengendali alih fungsi. “Kalau sawah sudah dibebaskan pajaknya, petani akan lebih ringan. Ini juga supaya lahan pertanian tidak mudah berubah fungsi,” katanya.
Lebih jauh, ia memandang bila kemampuan anggaran memungkinkan, bukan tidak mungkin pemerintah juga dapat menyiapkan skema kompensasi bagi petani. Dengan begitu generasi muda diharapkan tetap memiliki minat bertani dan tidak meninggalkan sektor pertanian. “Kita ingin sawah tetap ada, petaninya juga tetap ada. Kalau perlu diberikan kompensasi agar mereka semangat. Ini akan terus saya pantau,” pungkas Arnawa.(Dewi Puspawati/balipost)
