DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Prabowo menyentil kepala daerah di Bali soal penanganan sampah yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini mendapat respons dari kalangan legislator.
Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, mengakui persoalan sampah belum tertangani secara tuntas hingga kini. Ia menilai persoalan sampah merupakan masalah akumulatif yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa lagi diselesaikan dengan saling menyalahkan.
Pernyataan itu disampaikan Ajus Linggih menyusul teguran terbuka Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Bali serta para bupati dan wali kota se-Bali terkait persoalan sampah, khususnya di kawasan Pantai Kuta pada Desember 2025 lalu.
“Teguran dari Pak Presiden itu sebenarnya menggambarkan isi hati masyarakat Bali. Memang masalah sampah ini akumulatif dari zaman-zaman sebelumnya. Tapi bukan berarti kita bisa menyalahkan keadaan,” tegas Ajus Linggih saat dikonfirmasi, Selasa (3/2).
Politisi Partai Golkar ini mengakui, saat ini program pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy/WtE) sudah mulai berjalan. Namun menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu program jangka panjang tersebut tanpa menyiapkan langkah konkret jangka pendek.
“Sambil menunggu WtE berjalan optimal dan penyelesaian sampah berbasis sumber diterapkan, harus ada strategi jangka pendek yang jelas,” ujarnya.
Sebagai solusi sementara, Ajus Linggih mendorong agar Pendapatan Pungutan Wisata Asing (PWA) dimanfaatkan untuk membentuk dan memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Sampah di Bali. Satgas ini diharapkan bisa bekerja cepat menangani persoalan sampah, terutama di kawasan pariwisata dan pantai.
Ia bahkan menyarankan Gubernur Bali untuk berkonsultasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penanganan sampah melalui pembentukan satgas khusus. “Zaman beliau (Ahok,red), DKI punya pasukan oranye yang bekerja fokus menuntaskan sampah. Itu bisa jadi referensi untuk Bali,” beber Ajus Linggih.
Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan langkah tegas, terstruktur, dan didukung anggaran yang memadai, agar persoalan klasik ini tidak terus berulang dan merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Bali, Komang Dyah Setuti, menilai pesan Presiden terkait persoalan sampah di Bali merupakan bentuk kepedulian dan perhatian serius terhadap masyarakat Bali, bukan untuk menyudutkan ataupun menyedihkan.
Menurutnya, peringatan dari Presiden justru menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah agar lebih serius dan konsisten dalam menangani persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan.
“Pesan Presiden itu menunjukkan kepedulian beliau kepada masyarakat Bali. Bukan untuk menyedihkan, tetapi untuk mengingatkan kita semua agar serius menghadapi persoalan sampah yang saat ini jumlahnya semakin banyak,” ujar Dyah, Selasa (3/2).
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali menjadi pusat perhatian internasional. Karena itu, pembenahan pengelolaan sampah harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan melibatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Bali ini jadi perhatian dunia. Kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk benar-benar memerangi sampah. Ini tidak bisa dilakukan sendiri dan harus berkesinambungan,” tegasnya.
Terkait peran pemerintah, Dyah menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh, dimulai dari sekarang. Ia menilai, penanganan sampah tidak cukup hanya dengan kebijakan sesaat, tetapi membutuhkan sistem yang konsisten dan terintegrasi.
“Kita harus mulai membenahi bagaimana mengatasi sampah secara sistematis. Bali harus punya sistem pengelolaan sampah yang jelas dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai kunci utama dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, kesadaran memilah dan mengelola sampah seharusnya ditanamkan sejak dini, bukan baru digencarkan ketika persoalan sudah membesar.
“Masyarakat harus terus diberikan edukasi. Pengelolaan sampah itu seharusnya diajarkan dari kecil, bukan baru sekarang ditekan-tekan. Mari kita belajar bersama untuk memerangi sampah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, persoalan sampah bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. “Sampah ini sumber penyakit, seperti yang disampaikan Presiden. Jadi ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
