NEGARA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Melalui langkah terarah dan kolaboratif, Jembrana menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025, sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025 di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Rabu (22/10).
Wakil Bupati Jembrana Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) mewakili Bupati, mengatakan, ada tiga agenda strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jembrana. Pertama, sinkronisasi Data dan Intervensi Berlapis. Memanfaatkan data terpadu dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS sebagai basis data tunggal. Ia menegaskan pentingnya setiap OPD melakukan tagging program dan anggaran dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Intervensi dilakukan secara berlapis, lapis pertama, mengurangi beban masyarakat melalui bantuan sosial, pangan, dan subsidi.
Lapis kedua, meningkatkan pendapatan lewat pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga program pinjaman tanpa bunga dan ketiga memenuhi kebutuhan dasar seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan kesehatan universal,” kata Wabup.
Selain itu, penekanan peran aktif Pemerintah Desa dan Desa Adat juga sangat penting. Wabup Ipat menekankan pentingnya kolaborasi antara Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah. Desa adat diharapkan berperan aktif dalam validasi data kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis desa.
Terakhir adalah peningkatan SDM dan transformasi ekonomi lokal. “Upaya penanggulangan kemiskinan juga diintegrasikan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal. Program prioritas mencakup pelatihan vokasi bagi pemuda miskin, fasilitasi kredit bersubsidi, program Bedah Warung bagi UMKM, serta optimalisasi sektor pertanian dan kelautan di Jembrana,” tambahnya.
Menurut Wabup, penurunan kemiskinan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama, bukan sekadar kegiatan tambahan.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat, target nol persen kemiskinan ekstrem bukan hal yang mustahil. (Surya Dharma/balipost)
