DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat persentase penduduk miskin di Bali pada September 2025 turun menjadi 3,42 persen, atau sekitar 160,09 ribu orang. Angka ini menurun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan menegaskan posisi Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar menyatakan, penurunan tersebut mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berlangsung konsisten pascapandemi Covid-19. Dalam rentang September 2018 hingga September 2025, dinamika kemiskinan Bali melalui tiga fase utama, mulai dari penurunan sebelum pandemi, peningkatan saat pandemi 2020–2021, hingga kembali menurun sejak 2022.
“Sejak Maret 2022 hingga September 2025, tren kemiskinan Bali terus menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase,” ujarnya Kamis (5/2).
Secara tahunan, penurunan kemiskinan Bali juga cukup signifikan. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang 16,12 ribu orang, atau turun 0,38 persen poin. Sementara jika dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun 13,15 ribu orang.
Berdasarkan wilayah, penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat 106,07 ribu orang atau 3,06 persen, turun dari Maret 2025 sebesar 112,17 ribu orang.
Sementara di perdesaan, jumlah penduduk miskin tercatat 54,02 ribu orang atau 4,44 persen, turun 0,53 persen poin dibandingkan Maret 2025. BPS juga mencatat Garis Kemiskinan (GK) Bali pada September 2025 sebesar Rp642.986 per kapita per bulan, meningkat 5,78 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 10,80 persen dibandingkan September 2024.
Kenaikan GK ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok, baik makanan maupun nonmakanan.
Komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih mendominasi pembentukan GK dengan kontribusi 69,24 persen, sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 30,76 persen. Komoditas utama penyumbang GK antara lain beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, serta sejumlah komoditas pangan lainnya.
Sementara dari sisi nonmakanan, komoditas yang paling memengaruhi GK meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan, kesehatan, serta biaya upacara agama dan adat.
Adapun Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin di Provinsi Bali pada September 2025 tercatat sebesar Rp2,65 juta per bulan, turun 10,66 persen dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan efisiensi pengeluaran rumah tangga miskin.
Agus Gede Hendrayana menilai, penurunan kemiskinan Bali tidak terlepas dari penguatan ekonomi daerah, meningkatnya aktivitas usaha, serta perbaikan pendapatan masyarakat, terutama pada sektor-sektor produktif yang kembali bergeliat sepanjang 2025. (Suardika/bisnisbali)
