MANGUPURA, BALIPOST.com – Polemik antara masyarakat Ungasan dan pihak pengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) semakin memanas.
Warga menilai keberadaan GWK tidak tepat secara filosofi, bahkan muncul desakan agar ikon pariwisata Bali itu ditutup demi menjaga ketenteraman masyarakat.
Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, menegaskan bahwa lokasi GWK yang berada di Ungasan sejak awal dianggap tidak sesuai. “Mungkin salah tempat Badung ini. Yang aslinya seharusnya Garuda Wisnu Kencana itu ada di utara. Sekarang ada di selatan. Mungkin bima kroda (marah), harapan saya lebih baik setidaknya kita tutup GWK saja agar tidak memperkeruh keadaan masyarakat itu sendiri,” ujarnya, Senin (29/9).
Disel Astawa menambahkan, persoalan jalan yang dipagari GWK masih menjadi polemik. Padahal, hasil kajian Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum yang harus dapat diakses masyarakat.
“Dengan data itu jelas dengan keterangan BPN dan secara konstitusi Undang-undang sudah jelas, jadi saya harapkan Gubernur dan Bupati tegas sesuai dengan komitmen dari rekomendasi DPRD,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kunjungan anggota DPR RI, DPRD Bandung, dan DPRD Provinsi Bali yang menaruh perhatian terhadap masalah ini.
“Saya tetap menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari Pak Nyoman Parta selaku DPR RI. Beliau peduli terhadap masyarakat kita dari masalah Ungasan itu sendiri. Tetapi ini bukan hanya masalah Ungasan, ini menyangkut masyarakat Bali yang terinjak-injak harga dirinya di kawasan Bali itu sendiri,” katanya.
Meski mediasi sudah berulang kali dilakukan, hingga kini belum ada titik terang dari pihak pengelola GWK maupun Alam Sutra selaku pemilik lahan. “Kami sudah berproses dengan baik, berkomunikasi dengan Alam Sutra, dengan GWK, tetapi sampai hari ini juga tidak ada hasil yang baik. Apa artinya ada mediasi, apa artinya komunikasi kalau ujungnya tidak ada penyelesaian?” ucapnya.
Warga Ungasan menilai polemik ini telah berlangsung terlalu lama. Mereka berharap pemerintah pusat, Gubernur Bali, hingga Bupati Badung bersikap lebih tegas agar masalah tidak semakin berlarut.
“Negara ini sudah 80 tahun merdeka, semestinya tidak mesti kita sedikit ada persoalan harus melibatkan massa. Harapan saya jelas, mari bersama-sama menciptakan kedamaian demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Disel Astawa. (Parwata/balipost)
