NEGARA, BALIPOST.com – Kabupaten Jembrana pada 2026 menghadapi tantangan dalam pengelolaan APBD dengan menurunnya dana transfer pusat, yang di 2025 ini mendominasi hampir 60 persen dari pendapatan daerah.
Kepastian pengurangan ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-62/PK/2025. Total pada tahun 2026 dana transfer pusat dipangkas Rp99,43 miliar atau 12,5 persen dibanding tahun 2025. Komponen dana alokasi umum (DAU) untuk sektor pendidikan dan kesehatan pun nol.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, Kamis (25/9), mengatakan, penurunan ini di luar prediksi. Bahkan, saat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) merancang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS), dana transfer ke daerah diproyeksikan naik 2 persen.
Namun, ternyata ada kebijakan dari pusat untuk pengurangan hingga 12,5 persen. “Penurunan ini merupakan titik terendah selama ini. Tentu akan mempengaruhi belanja daerah, karena struktur pendapatan kita paling besar dari transfer pusat,” kata Budiasa didampingi Plt. Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi.
Sejumlah sumber dana yang sebelumnya mendukung langsung pelayanan dasar masyarakat tidak lagi dialokasikan (dinolkan) diantaranya DAU bidang pendidikan yang dari alokasi 2025 sebesar Rp31.671.034.000 menjadi nol. Kemudian, DAU bidang kesehatan dari Rp11.590.099.000, di tahun 2026 juga nol.
Kemudian, DAU untuk gaji dan tunjangan PPPK dari alokasi Rp14.171.139.000, tahun depan Rp0. Insentif fiskal tahun 2025 senilai Rp14.658.841.000, sedangkan pada 2026 dinolkan.
Selain itu, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) juga mengalami penurunan sebesar Rp13.187.472.000. Penurunan ini terjadi di saat Kabupaten Jembrana tengah memperhitungkan konsekuensi fiskal dari kebijakan rekrutmen ASN PPPK sebanyak 601 orang pada tahun 2025, yang seharusnya didukung oleh dana pusat, khususnya dalam hal gaji dan tunjangan.
Dengan kondisi ini, TAPD akan melakukan penyesuaian postur RAPBD 2026 baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. “Tentunya kami masih menunggu arahan dan kebijakan strategis Bapak Bupati serta berharap beliau memiliki jurus jitu dalam menghadapi tantangan ini,” kata Sekda.
Meskipun ini merupakan tantangan berat, Pemerintah Kabupaten Jembrana tetap berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik dan mencari solusi terbaik melalui jalur-jalur resmi, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terutama komponen dasar pendidikan dan kesehatan yang telah ditetapkan minimal persentase di struktur APBD.
“Untuk pendidikan, DAU yang nol itu banyak untuk rehab sekolah rusak dan alat pendukung. TAPD akan tetap mengupayakan itu dengan menggeser dari anggaran lain, tetapi mungkin volumenya berkurang,” kata Sekda. (Surya Dharma/balipost)
