SINGARAJA, BALIPOST.com – Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Buleleng mengalami meningkat hingga mencapai 14,8 persen. Angka ini dinilai cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meningkatnya stunting ini terungkap dalam Rapat Koordinasi TPPS Provinsi Bali bersama TPPS Kabupaten Buleleng yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Buleleng, Rabu (24/9).
Terkait itu, Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar bekerja sama secara serius dalam menekan angka stunting, khususnya pada bayi lima tahun (balita).
Target penurunan stunting di Kabupaten Buleleng sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026. Pada tahun 2021 prevalensi stunting tercatat 8,9 persen, kemudian ditargetkan turun menjadi 8 persen pada 2023, 7 persen pada 2024, 6 persen pada 2025, dan 5 persen pada 2026.
“Hasil SSGI 2024 sebesar 14,8 persen ini cukup tinggi. Kita harus segera mengambil langkah strategis agar kondisi ini tidak semakin parah. Saya minta seluruh OPD yang tergabung dalam TPPS benar-benar berkolaborasi. Program ini ditunggu masyarakat, jangan hanya jadi formalitas,” tegas Wabup Supriatna.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Buleleng sedang menyusun anggaran tahun 2026. Karena itu, ia meminta agar program percepatan penurunan stunting disiapkan sejak awal sehingga bisa menjadi prioritas dalam APBD 2026.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana DPMDDUKCAPIL Provinsi Bali, I Ketut Merta, yang hadir mewakili Kadis, menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan target prevalensi stunting nasional tahun 2025 sebesar 18,8 persen. Sedangkan untuk Bali, targetnya lebih rendah yakni 8,70 persen.
“Berdasarkan hasil SSGI 2024, prevalensi stunting Indonesia berada di angka 19,8 persen, sedangkan Bali 8,7 persen. Dengan capaian ini, Bali menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Namun, harus diakui ada kenaikan 1,5 persen dibanding tahun sebelumnya,” terang Merta.
Ia menekankan bahwa permasalahan stunting tidak hanya dipengaruhi satu faktor, melainkan banyak aspek, mulai dari ekonomi keluarga, pengetahuan kesehatan, sanitasi lingkungan, hingga pola konsumsi. Karena itu, Pemprov Bali mendorong intervensi spesifik maupun sensitif melalui penguatan Posyandu, pemberdayaan keluarga lewat PKK, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta edukasi gizi berbasis kearifan lokal.
“Saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, tokoh masyarakat maupun akademisi, untuk terus bersatu bergerak demi mewujudkan Bali bebas stunting,” pungkasnya. (Yudha/Balipost)
