JAKARTA, BALIPOST.com – Realisasi anggaran yang sudah tersalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut catatan Kementerian Keuangan mencapai Rp13 triliun.
Menurut Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, Senin (22/9), jumlah itu setara dengan 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.
“Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Suahasil dikutip dari Kantor Berita Antara.
Ia menambahkan, alokasi anggaran akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.
Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Kemudian diikuti Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan mengalihkan anggaran MBG apabila penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).
Ia menegaskan, meski presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.
“MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya.
MBG di Bali
Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi anggaran program MBG di Pulau Dewata mencapai Rp103,9 miliar sejak program itu bergulir pada 6 Januari hingga 19 September 2025.
“Per hari ini sudah ada 80 SPPG,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Muhammad Mufti Arkan.
Menurut dia, target pendirian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum MBG di Bali mencapai 422 unit, atau sudah terealisasi 29 persen.
Ada pun mekanisme anggaran untuk MBG di Bali langsung melalui pemerintah pusat.
Sedangkan jumlah penerima manfaat program MBG di Bali sudah mencapai 256.005 orang, atau sudah tercapai 29 persen dari target 893.362 orang.
Ia mengatakan jumlah penerima manfaat itu tidak hanya kalangan pelajar, tapi termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Sementara itu, ia mengatakan secara nasional salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu telah menjangkau 38 provinsi di tanah air.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 14 September 2025 program MBG sudah terlayani di 509 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota dan hadir di 7.022 kecamatan di tanah air.
Ada pun total penerima manfaat mencapai 25 juta orang dengan total SPPG sudah mencapai 8.019 unit yang satu unit dapat menyerap 30-50 pekerja.
Ia mengatakan di Bali program MBG perdana diadakan di Kabupaten Jembrana pada 6 Januari 2025. Dirinya berharap program itu dapat menggenjot perputaran ekonomi karena melibatkan pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM).
Lebih lanjut ia mengatakan melalui MBG ada potensi ekonomi yang luar biasa di daerah untuk dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga para petani. (kmb/balipost)
