JAKARTA, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan pertemuan strategis dengan dua Menteri Koordinator (Menko) di Jakarta, Senin (15/9). Yaitu, dengan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra pada pukul 10.00 WIB dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno pada pukul 12.00 WIB.
Pertemuan dengan Menko Kumham Imipas menjadi momentum penting bagi Bali untuk memperkuat sistem pungutan wisatawan asing (PWA) atau tourist levy yang sejak awal digagas sebagai sumber pendanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan harapan agar kebijakan PWA dapat lebih optimal jika dikelola dengan melibatkan peran aktif imigrasi di pintu masuk internasional. Menurutnya, Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia membutuhkan tata kelola yang rapi, transparan, dan memiliki jaminan kepastian hukum.
Koster mengungkapkan bahwa Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra memberikan dukungan penuh atas usulan tersebut. Bahkan, ia berencana segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti gagasan yang disampaikan Gubernur Koster tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Indonesia, khususnya di Bali.
Gubernur Koster menekankan bahwa PWA bukan sekadar retribusi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga budaya, lingkungan, serta mendukung infrastruktur pariwisata. Dengan adanya sinergi bersama imigrasi, proses pungutan akan lebih tertib, efisien, dan mampu menjangkau seluruh wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali.
Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan pariwisata Bali yang lebih profesional dan berorientasi pada kualitas. Dukungan pemerintah pusat juga memberi angin segar bagi Bali dalam upaya meningkatkan daya saing, memperkuat regulasi, sekaligus menjaga kenyamanan wisatawan.
Sementara pertemuan dengan Menko PMK menjadi langkah penting dalam penanganan pasca banjir besar yang melanda sejumlah daerah di Bali, terutama kawasan sekitar Tukad Badung dan Tukad Unda.
Dalam pembicaraan yang berlangsung penuh keseriusan, Gubernur Koster menekankan perlunya bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan normalisasi sungai yang terdampak. Menurutnya, aliran sungai yang terhambat dan rusaknya infrastruktur di sekitar bantaran menjadi salah satu penyebab banjir lebih mudah meluas ke pemukiman.
Diungkapkan, Menko PMK menyambut baik usulan tersebut. Dukungan pemerintah pusat akan diarahkan pada program terpadu yang tidak hanya fokus pada pemulihan pasca bencana, tetapi juga strategi pencegahan jangka panjang. Dengan begitu, risiko banjir yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat serta pariwisata Bali dapat ditekan secara signifikan.
Gubernur Koster menegaskan bahwa upaya normalisasi tidak boleh dilakukan secara parsial. Selain Tukad Badung dan Tukad Unda, sejumlah tukad lain yang rawan meluap juga akan masuk dalam program perbaikan. Ia menyampaikan komitmen bahwa sinergi pemerintah daerah dan pusat sangat krusial untuk menciptakan Bali yang lebih tangguh menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Bali adalah destinasi dunia. Kita tidak boleh membiarkan ancaman banjir berulang setiap tahun. Normalisasi sungai harus terintegrasi dengan program penataan lingkungan, pengelolaan sampah, serta edukasi masyarakat,” ujar Koster.
Pertemuan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut berupa pembentukan tim teknis gabungan. Tim ini bertugas merancang detail proyek normalisasi, menghitung kebutuhan anggaran, hingga memastikan transparansi pelaksanaan di lapangan. Langkah ini diharapkan bisa segera menenangkan masyarakat yang selama beberapa pekan terakhir khawatir dengan potensi banjir susulan.
Selain aspek teknis, pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Warga diharapkan mendukung program dengan menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan.
Jika rencana ini berjalan sesuai target, Bali tidak hanya akan lebih siap menghadapi musim hujan berikutnya, tetapi juga bisa menjadi contoh nasional dalam tata kelola sungai berbasis kolaborasi pusat dan daerah. (kmb/balipost)
