Plt Asisten II Setda Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, saat memaparkan kondisi inflasi usai rapat koordinasi TPID, Selasa (2/9). (BP/istimewa)

TABANAN, BALIPOST.com – Inflasi pada bulan Agustus 2025 di Kabupaten Tabanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebesar 2,6 persen. Angka ini turun signifikan dari 3,5 persen di bulan sebelumnya.

Penurunan ini tak lepas dari sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rutin menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah.

Plt. Asisten II Setda Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, mengungkapkan penurunan inflasi dipengaruhi terkendalinya harga komoditas strategis, seperti cabai merah, bawang merah, beras, minyak goreng, dan bahan bangunan yang sempat terdampak akibat jebolnya akses jalan di jalur nasional Denpasar Gilimanuk, tepatnya di depan Pasar Bajera belum lama ini.

Baca juga:  Setengah Tahun Kosong, Sejumlah Kepala OPD di Jembrana Segera Diisi

“Gerakan bersama yang dilakukan TPID rutin tiap bulan, termasuk distribusi beras SPHP, sinergi dengan TNI, Polri, dan OPD terkait, memberi dampak nyata untuk menekan gejolak harga di pasaran,” jelas Gunawan, Selasa (2/9).

Selain operasi pasar, kata Gunawan, yang kini menjabat asisten 3 ini bahwa Tabanan juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak minggu lalu. Program ini tak lain tujuannya menjaga stabilitas harga, meski kondisi ketersediaan pangan relatif aman dan tidak terjadi paceklik. “Langkah ini bukan hanya mengintervensi harga, tetapi bagainana memberi kepastian pada masyarakat bahwa pasokan tetap terjaga,” tambahnya.

Baca juga:  Usulan Bupati Gede Dana Direspons Pusat, 2024 Karangasem Dapat Formasi 172 CPNS

Gunawan menegaskan stabilitas harga menjadi fokus pemerintah daerah sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mendorong kepala daerah aktif berkoordinasi dengan Forkopimda. “Rapat koordinasi rutin setiap minggu digelar untuk memantau perkembangan harga sekaligus menyusun langkah cepat jika ada gejolak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gunawan menekankan TPID hanya bisa mengeksekusi kebijakan pengendalian inflasi melalui OPD teknis. “Peran OPD sangat strategis, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, hingga aparat keamanan desa adat yang mendukung stabilitas distribusi pangan,” pungkasnya. (Dewi Puspawati/balipost)

Baca juga:  Denpasar Lulus Gerakan Menuju 100 Smart City

 

 

 

BAGIKAN