SEMARAPURA, BALIPOST.com – Realisasi 12 program pemerintah pusat di Kabupaten Klungkung menjadi sorotan DPRD Klungkung. Salah satunya, adalah realisasi program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sepertinya jalan di tempat. Karena sampai sejauh ini, yang benar-benar sudah berjalan, baru ada satu dapur umum di Klungkung, dari kebutuhan 12 titik dapur umum.
Fraksi Hanura dalam pemandangan umum fraksinya, memberikan perhatian khusus soal realisasi MBG ini saat rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Perubahan TA 2025 di Ruang Sabha Nawa Natya, Selasa (5/8).
Ketua Fraksi Hanura I Komang Krisna Nata Waisnawa, mempertanyakan bagaimana sesungguhnya kesiapan atau langkah-langkah pemerintah daerah Kabupaten Klungkung dalam mendukung program tersebut.
Karena pemerintah daerah harus mewujudkan keselarasan dan keseimbangan kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam 12 program strategis nasional. Salah satunya adalah pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah.
“Pada lima tahun kedepan seluruh program strategis ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dari 12 program strategis nasional tersebut, berapa persentase direncanakan setiap tahunnya, termasuk MBG ini,” katanya.
Polisi asal Desa Sakti Nusa Penida, menjelaskan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus ikut menjalankan 12 program strategis nasional dari pusat. Antara lain ; Makan Bergizi Gratis, Program 3 juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, Rehabilitasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis Lumbung Pangan, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Penuntasan Tuberkulosis (TBC), Pembangunan Bendungan dan Irigasi serta Penanganan Sampah. Jadi, realisasi seluruh program pusat ini harus jelas, bagaimana tahapan eksekusinya dalam lima tahun ke depan.
Disisi lain, Kepala Disdikpora Klungkung Ketut Sujana, Selasa (5/8) mengatakan belum ada pembaharuan terkait realisasi dapur umum. Artinya, sejauh ini hanya ada satu dapur umum yang benar-benar konsisten beroperasi sejak awal sampai sekarang. Namun, dia memastikan akan ada beberapa lahan yang dipersiapkan untuk dibangun dapur umum. Seperti di Kecamatan Nusa Penida 2 dapur, di Kecamatan Dawan 2 dapur, Kecamatan Banjarangkan 2 dapur dan Kecamatan Klungkung 3 dapur. “Dari pusat diharapkan daerah membantu menyiapkan dapur umum. Ketentuannya satu dapur membutuhkan 6 sampai 10 are,” kata Sujana. (Bagiarta/Balipost)
