SINGARAJA, BALIPOST.com – Kebijakan penghentian kucuran dana bagi hasil (DBH) dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung membuat waswas jajaran Pemkab Buleleng. Pasalnya, bantuan PHR itu sudah masuk APBD 2020.
Bahkan, kalau memang kucuran PHR disetop selama 6 bulan di tahun ini, maka APBD Buleleng terkoreksi dan dipastikan program fisik pelaksanaannya dipastikan ditunda. Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Senin (2/3).
Bupati mengatakan, Buleleng mengandalkan kucuran PHR untuk membiayai beberapa program dan kegiatan fisik. Setiap tahun, Buleleng mendapatkan kucuran PHR dengan nilai bervariasi antara Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar. Dana tersebut dimasukkan ke APBD untuk merealisasikan program atau kegiatan fisik sesuai RPJMD.
Karena dana ini sudah diprogram, maka kalau di tengah perjalanan realisasinya dihentikan, maka dipastikan berdampak sistemik terhadap program di daerah. “Kita masih menunggu dan Pemkab Badung bersama Pemprov Bali masih lobi ke pusat. mudah-mudahan ada kabar baik. Tapi kalau tetap disetop untuk 6 bulan, maka dampaknya APBD terkoreksi dan program atau kegiatan fisik kita tertunda,” katanya.
Menurut Bupati, sembari menunggu kepastian, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyusun langkah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Salah satunya, melakukan rasionalisasi anggaran besar-besaran. Rasionalisasi akan segera dibahas bersama DPRD Buleleng.
Bupati mencontohkan, kalau opsi rasionalisasi harus diambil, maka kebijakan itu akan menyentuh semua lini. Tidak terkecuali dana perjalanan dinas di setiap OPD termasuk di DPRD Buleleng akan disasar. “Ya terpaksa rasionalisasi besar-besaran karena estimasi saya APBD kita akan terkoreksi sekitar Rp 70 miliar. Ini akan kita bahas dengan dewan dan opsi kita lakukan adalah mengurangi perjalanan dinas dan efesiensi anggaran,” tegasnya. (Mudiarta/balipost)
