Kehilangan dana desa
Ilustrasi. (BP/dok)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Bali menargetkan 20 desa berkembang dapat menjadi desa maju di tahun 2019. Ini tidak lepas dari gelontoran dana desa oleh pemerintah pusat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Sejak empat tahun terakhir, program dana desa telah diakui dapat mempercepat pembangunan di desa. Sejumlah negara bahkan menyatakan hendak meniru program ini pada saat annual meeting IMF-World Bank beberapa waktu lalu.

“Dana desa tetap kita kawal dan program lain yang ingin kita dorong, dana desa itu sebenarnya porsinya harus lebih diupayakan untuk pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensinya,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana disela-sela Temu Karya Nasional (TKN), Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) 2018 di GWK Cultural Park, Jumat (19/10).

Menurut Lihadnyana, potensi yang dimaksud bisa berupa pengembangan Bumdes, desa wisata, ataupun desa pertanian. Pihaknya kini mengambil kebijakan agar dana desa mampu mendorong hal itu untuk pengembangan ekonomi di desa.

Kendati sebelum ada dana desa, Pemprov Bali sudah mengupayakan pemberdayaan ekonomi lewat program gerakan pembangunan desa terpadu (gerbangsadu). “Namun demikian, ini lebih lagi dimantapkan pada sebuah fokus titik terlemah apa. Itu yang harus kita obati, itu yang harus kita tutupi apa kendala-kendala yang terjadi, masalah apa yang terjadi di desa,” imbuhnya.

Baca juga:  TPA Overload, Desa Diminta Kelola Sampah Mandiri

Lihadnyana menambahkan, kendala yang selama ini dihadapi lebih banyak pada tata kelola SDM. Terutama dari sisi masyarakat agar tergerak untuk berdaya. Perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan sehingga mereka mampu menjadi mandiri.

Terlepas dari masalah itu, Bali kini bisa dikatakan tidak lagi memiliki desa tertinggal. Namun yang ada hanyalah desa berkembang menjadi desa maju dan desa maju menjadi mandiri.

“Ini perlu ditarget. Tahun depan, dari berkembang ke maju kita target 20 desa. Parameter dan kriterianya kita pelajari,” katanya.

Dikatakan, terpenuhi atau tidaknya parameter dan kriteria yang ada akan dijadikan dasar untuk membuat perencanaan menggunakan dana desa. “Jangan sampai nanti dana desa tanpa data, tanpa program, tanpa perencanaan, nanti tidak ada gunanya,” jelasnya.

Lihadnyana menyebut Bali saat ini memang lebih banyak memiliki desa berkembang. Terutama di Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, dan Jembrana. (Rindra Devita/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.