JAKARTA, BALIPOST.com – Tertundanya bandara Bali Utara sempat menjadi pertanyaan di sejumlah kalangan masyarakat di Bali. Tak banyak yang tahu alasan Pemerintah Pusat menunda pembangunan bandara yang disinyalir bisa membuat perekonomian Bali Utara berkembang menyamai perkembangan ekonomi Bali Selatan.

Ketua KADIN Bali, AAN Alit Wiraputra seusai bertemu Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, pemerintah pusat tak menolak atau membatalkan pembangunan bandara Bali Utara. “Namun ada studi yang dilakukan Bank Dunia yang menyatakan, pembangunan Bandara Bali Utara belum layak dibangun,” jelasnya.

Kalau tak ada rekomendasi dari Bank Dunia, siapa yang akan berani menginvestasikan dananya untuk pembangunan itu. “Inilah alasan mengapa pemerintah pusat menunda pembangunan bandara di Buleleng ini,” ujar Wiraputra, Jumat (9/3).

Terkait dinilai belum layaknya pembangunan Bandara Bali Utara, Wiraputra mengaku memahami permasalahan tersebut. Apalagi, tambahnya, studi telah dilakukan Bank Dunia dengan melibatkan konsultan dari Universitas Udayana. “Mungkin nanti jika Bali Selatan sudah dinilai terlalu padat, baru kemungkinan bandara di Bali Utara akan dikaji kelayakan lagi,” imbuhnya.

Baca juga:  Pastika Pamitan, Paparkan Capaian Pembangunan Bali 10 Tahun Kepemimpinannya

Ia menilai, yang perlu dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah mempercepat akses jalan dari Bali Selatan menuju Bali Utara. Selain itu, Benoa juga akan dikembangkan menjadi pelabuhan untuk turis dan peti kemas. “Ada juga masukan soal pelabuhan Tanah Ampo yang diperluas untuk dijadikan pelabuhan penumpang,” tambahnya.

Pada pertemuan tersebut, terungkap rencana pembangunan akses jalan Bali Selatan ke Bali Utara akan mulai dilakukan pada tahun ini. “Payung hukumnya sudah ada, tinggal sosialisasi ke masyarakat. Entah nanti akan dibangun jalan berbayar atau tidak, yang jelas tahun ini proses pembangunannya diharapkan sudah dimulai,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah bisa menggandeng koperasi besar yang ada di Bali dalam proses pembangunan tersebut. (Rahadi/balipost)

2 KOMENTAR

  1. Ada studi dari WB tapi pemangku kepetingan ( pemda Bali) tidak diberitahu. Siapa yg mengorder suvey tsb ??? Apakah hanya untuk melegitimasi kepentingan tertentu ? Masyarakat Bali lebih tahu akan kebutuhanya sendiri.

  2. Rekomendasi Study WB spt nya by design kelompok tertentu, kasihan UNUD di bawa-bawa ? ….Study tsb wajib dipaparkan di publik …., jgn hanya kepentingan Politik Bisnis dan arogansi Pemerintah Pusat yg jadi hambatan Investasi masuk ke Bali,
    masyarakat Bali sdh tggu 9 thn lama nya program perimbangan ekonomi pembangunan tsb!! ….Heran, ..Presiden sdh restui, Kemenhub bilang msh mengkaji, LBP bilang lain…, ada apa ini..?

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.