JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan menilai kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja di DPR, sebagai indikasi hubungan kemitraan DPR-pemerintah yang kurang sehat.

“Kalau Menkeu merangkap Menteri BUMN, padahal Menteri BUMN nya ada, kita juga nilai nggak sehat. Terlepas ada rekomendasi Pansus Pelindo. Semua harus berjalan sesuai jalurnya,” kata Taufik Kurniawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/9).

Menkeu Sri Mulyani menggantikan Rini Soemarno sudah satu tahun lebih karena rekomendasi Panitia Khusus Angket Pelindo II. Rekomendasi itu memerintahkan agar Joko Widodo mengganti Rini, serta menolak Rini Soemarno menghadiri rapat kerja mewakili pemerintah di DPR.

Taufik menilai persoalan ketidakharmonisan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan DPR harus disikapi secara serius karena persoalan ini sudah berlarut. Selain itu, langkah pemerintah yang hanya menunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri ad interm pengganti Rini tidak bisa dilakukan terus menerus.

Taufik meminta agar pemerintah menggelar rapat konsultasi dengan DPR khusus membahas persoalan ini. Pasalnya, Kementerian BUMN merupakan kementerian strategis karena ada sejumlah perusahaan negara yang bermasalah meski sudah mendapatkan Penyertaan Modal Negara.

“Setelah mendapat penjelasan dari Komisi XI, Komisi VI, terus terang saja Badan Anggaran juga sudah menyampaikan pembahasan kaitan pertanggungjawaban Menteri Keuangan bahwa BUMN yang sudah disetujui mendapatkan PMN, sudah mendapatkan kucuran itu rugi. Itu hal yang perlu dievaluasi oleh DPR karena melibatkan puluhan triliun rupiah,” katanya.

Baca juga:  Anggaran Dinaikkan, Ini Fokus Kemenkop di 2019

Taufik mengungkapkan, masalah kerugian di BUMN ini juga sempat dibahas disela-sela rapat World Parliamentary Forum di Bali. “BUMN yang mendapatkan kucuran PMN kok malah merugi, ini kan kepentingan bangsa dan negara. Mendingan untuk program prioritas Presiden. Ke mana BUMN yang mendapatkan prioritas PMN?” kritiknya.

Dari pembicaraan di internal DPR sejauh ini, semua berpandangan bahwa kucuran dana PMN untuk BUMN harus dievaluasi. Lebih baik, dana PMN digunakan untuk membiayai pembangunan infrsstrktur yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo. “Kami lebih setuju untuk BUMN yang program kerjanya mengarah kepada dukungan program pembangunan infastruktur Pak Presiden,” katanya.

Untuk diketahui, ada 6 BUMN yang mengalami kerugian setelah menerima PMN. Hal ini diketahui setelah Menteri Keuangan menggelar rapat dengan Komisi XI pada Kamis (8/9).

Perusahaan plat merah yang merugi setelah mendapat kucuran PMN itu adalah PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). (Hardianto/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.