
SINGASANA, BALIPOST.com – Pengelolaan DTW Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan, resmi memasuki pola kerja sama baru selama 20 tahun, mulai 2026 hingga 2046. Melalui skema kerja sama operasional (KSO), Perumda Sanjayaning Singasana, Desa Adat Beraban, dan Pangempon Pura Tanah Lot sepakat membentuk unit usaha bersama (UUB) untuk mengelola destinasi wisata tersebut setelah perjanjian kerja sama (PKS) sebelumnya berakhir pada 17 November 2026.
Kesepakatan tiga pihak itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian KSO di hadapan notaris yang disaksikan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya di ruang rapat Bupati Tabanan, Selasa (17/11). Unit usaha yang dibentuk diberi nama Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot.
Bendesa Adat Beraban, I Ketut Sujana mengatakan, perubahan pola kerja sama dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan memperjelas posisi masing-masing pihak dalam pengelolaan DTW Tanah Lot. Skema sebelumnya dinilai perlu disesuaikan dengan ketentuan kelembagaan yang berlaku.
Menurut Sujana, melalui pola KSO, Perumda Sanjayaning Singasana menjadi pihak yang menjalankan kerja sama berdasarkan penugasan pemerintah daerah. Sementara, Desa Adat Beraban dan Pangempon Pura Tanah Lot tetap terlibat langsung dalam pengelolaan.
“Yang terpenting sekarang seluruh pihak memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan KSO ini, pengelolaan Tanah Lot bisa berjalan sesuai aturan dan masing-masing pihak memiliki kedudukan serta tanggung jawab yang pasti,” ujarnya, Rabu (18/11).
Meski pola kerja sama berubah, pembagian hasil pengelolaan atau pah-pahan dipastikan tidak mengalami perubahan. Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap memperoleh 58 persen, Desa Adat Beraban 24 persen, dan Pangempon Pura Tanah Lot sebesar 18 persen.
Sujana juga memastikan pegawai yang selama ini bekerja di DTW Tanah Lot tetap dipertahankan. Namun, berakhirnya PKS lama turut mengakhiri masa jabatan manajer dan asisten manajer sebelumnya.
Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan pengisian jabatan pimpinan Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot. Proses tersebut ditargetkan selesai dalam waktu tiga minggu. Untuk sementara, posisi pimpinan diisi pelaksana tugas (Plt) dari Perumda Sanjayaning Singasana.
Desa Adat Beraban, lanjut Sujana, berharap pimpinan unit usaha nantinya dapat dipercayakan kepada putra daerah. Pihak yang berminat juga dipersilakan mengajukan lamaran untuk mengikuti proses pengisian jabatan tersebut.
Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya meminta seluruh pihak menjaga komitmen dan mengutamakan kepentingan bersama dalam menjalankan pola kerja sama baru tersebut. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Tanah Lot tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan menjaga nilai adat, budaya, agama, dan lingkungan.
“Pengelolaan Tanah Lot harus mengedepankan kebersamaan, profesionalitas, dan keberlanjutan. Jangan sampai kepentingan pariwisata mengabaikan nilai kesucian, budaya, serta kesejahteraan masyarakat setempat,” tegas Sanjaya.
Dia juga mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen formal. Seluruh pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya secara transparan serta bertanggung jawab.
Pembentukan KSO ini mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tertanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot.
Melalui skema baru tersebut, Pemkab Tabanan berharap tata kelola Tanah Lot semakin profesional dan mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD), tanpa mengesampingkan kepentingan desa adat dan pengempon pura. (Puspawati/balipost)










