
DENPASAR, BALIPOST.com – Pertumbuhan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Bali semakin pesat. Hingga 15 Oktober 2026, jumlah kendaraan aktif di Bali mencapai 3.566.533 unit.
Dari jumlah tersebut, kendaraan berbahan bakar fosil masih mendominasi sebanyak 3.548.287 unit, sedangkan kendaraan listrik tercatat sebanyak 18.246 unit atau meningkat sekitar 100 persen dibandingkan akhir 2025.
Dari total tersebut, lebih dari 6.700 unit merupakan mobil listrik, sedangkan sekitar 11.000 unit lainnya sepeda motor listrik. Peningkatan jumlah pengguna ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan penyedia energi untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik diikuti ketersediaan fasilitas dan layanan yang memadai.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, I Kadek Mudarta mengatakan, perkembangan kendaraan listrik tidak bisa hanya dilihat dari sisi peningkatan penjualan. Ada kebutuhan industri pendukung yang harus disiapkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menggunakan kendaraan listrik.
Menurutnya, ekosistem kendaraan listrik mencakup banyak aspek. Mulai dari stasiun pengisian daya, bengkel dan layanan perawatan, hingga ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan teknologi otomotif.
“Kendaraan listrik harus dipandang sebagai sebuah ekosistem besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Mudarta, Senin (16/11).
Dari sisi infrastruktur, PT PLN (Persero) UID Bali mencatat telah tersedia 315 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 215 lokasi. Jaringan tersebut merupakan gabungan fasilitas milik PLN, mitra, dan pihak swasta.
General Manager PLN UID Bali, Ajrun Karim mengatakan, perluasan jaringan SPKLU terus menjadi perhatian, termasuk untuk menjangkau wilayah Bali Utara dan Bali Timur. Pemerataan fasilitas pengisian daya diperlukan agar penggunaan kendaraan listrik tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan pusat aktivitas pariwisata.
Ajrun menegaskan, pengembangan kendaraan listrik merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan energi bersih Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
“Pengembangan kendaraan listrik tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi agar ekosistem ini tumbuh semakin kuat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.
Selain memperluas SPKLU, pertumbuhan kendaraan listrik juga berdampak terhadap kebutuhan pasokan energi. PLN akan menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus memperkuat infrastruktur kelistrikan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi ke depan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali, I Dewa Tagel Wirasa, mengatakan bahwa Bali mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Namun, dukungan terhadap program nasional tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Kalau memang tidak bisa dikenakan pajak, mudah-mudahan ada insentif bagi daerah-daerah yang masif mendukung program kendaraan listrik. Sebab, ruang fiskal daerah terbatas, sementara kita kehilangan potensi penerimaan PKB dan BBNKB,” ujarnya, Senin (16/11).
Menurut Tagel Wirasa, kendaraan listrik pada dasarnya telah masuk dalam objek pengenaan PKB sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, kebijakan insentif pemerintah pusat pada 2026 membuat tarif pajak kendaraan listrik menjadi nol persen untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.
Pemprov Bali berharap kebijakan tersebut dapat dievaluasi pada 2027. Dengan demikian, kendaraan listrik tetap memperoleh insentif, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peluang mendapatkan penerimaan dari sektor perpajakan tersebut.
Besaran insentif yang nantinya diterapkan masih menunggu arahan pemerintah pusat. Sejumlah skema yang menjadi kemungkinan pembahasan, antara lain pemberian insentif sebesar 25 persen, 50 persen, atau 75 persen.
“Mudah-mudahan pada 2027 tidak ada lagi arahan pembebasan itu, sehingga daerah bisa menerapkan kebijakan yang sama secara nasional,” harapnya.
Tagel Wirasa menegaskan, percepatan penggunaan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan energi. Penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), termasuk ketika terjadi gangguan pasokan seperti yang sempat dialami Bali.
Karena itu, menurutnya, daerah yang aktif mendukung program kendaraan listrik perlu mendapatkan perhatian dalam perumusan kebijakan fiskal nasional. Kompensasi tersebut diharapkan dapat membantu daerah menjaga kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi dukungan terhadap transisi energi.
Pemprov Bali juga akan mencermati penerapan kebijakan pajak kendaraan listrik di daerah lain, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Keselarasan kebijakan antardaerah dinilai penting untuk mencegah perbedaan insentif yang berpotensi mendorong perpindahan registrasi kendaraan ke daerah dengan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan. (Ketut Winata/balipost)










