
DENPASAR, BALIPOST.com – Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Bali yang mencapai 7,78 persen hingga September 2026 belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan perluasan akses keuangan. Pemerintah daerah meminta peningkatan akses pembiayaan tersebut benar-benar berdampak terhadap perkembangan usaha masyarakat, terutama UMKM, pertanian, perikanan, kerajinan, dan sektor produktif lainnya.
Wakil Gubernur (Wagub) Bali, I Nyoman Giri Prasta menegaskan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus memastikan program yang dijalankan tidak sebatas mengejar capaian administratif maupun jumlah kegiatan. Sebaliknya, efektivitas program harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan.
Penegasan tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11).
Menurut Giri Prasta, akses terhadap layanan keuangan formal menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya harus semakin diperkuat.
Ia meminta agar pembiayaan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki potensi ekonomi produktif di berbagai wilayah Bali.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Giri Prasta juga mengingatkan bahwa kemudahan memperoleh pinjaman harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan, pemahaman risiko, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mudah mengakses pembiayaan, tetapi juga mampu mengelolanya secara bijak dan produktif.
Dalam Rakorda tersebut, Giri Prasta menyampaikan empat arahan untuk memperkuat pelaksanaan program TPAKD. Pertama, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi program sepanjang 2026 secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi harus mengukur capaian sekaligus dampak program terhadap masyarakat.
Kedua, memperkuat koordinasi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota. Program yang berhasil di suatu daerah diharapkan dapat menjadi praktik baik untuk diterapkan di wilayah lain dengan menyesuaikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
Ketiga, memperluas pembiayaan produktif dan tepat sasaran bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, serta kelompok usaha lainnya. Dukungan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi dilengkapi pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, hingga fasilitasi pemasaran.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD 2027 secara lebih terarah dan terukur. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan, kondisi perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Kinerja tersebut turut ditopang sektor jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan.
Penyaluran kredit tercatat sebesar Rp126,90 triliun, meningkat 7,78 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp217,02 triliun atau tumbuh 4,21 persen. Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada level 2,34 persen.
Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen. Angka ini melampaui capaian nasional sebesar 69,57 persen.
Tingkat inklusi keuangan Bali juga tercatat sebesar 96,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 93,53 persen. Berdasarkan capaian tersebut, Bali menempati peringkat ketiga nasional untuk literasi keuangan dan enam besar nasional untuk inklusi keuangan.
Meski demikian, peningkatan inklusi keuangan tetap perlu diikuti dengan pemanfaatan layanan keuangan yang berkualitas, khususnya untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Dalam rangkaian Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali juga menyerahkan penghargaan kepada TPAKD atas capaian kinerja dan inovasi dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
TPAKD Provinsi Bali memperoleh penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. TPAKD Kota Denpasar meraih penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung mendapatkan penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk meningkatkan kolaborasi dan menghadirkan inovasi yang berkelanjutan. Ia menekankan, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari penghargaan yang diperoleh, tetapi terutama dari sejauh mana akses keuangan mampu membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga Bali. (Ketut Winata/balipost)









