Suasana kegiatan wisata di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mewacanakan penerapan pungutan wisatawan asing (PWA). Namun, Kementerian Pariwisata menyoroti risiko pungutan berulang di kedua daerah itu jika sebelumnya wisatawan telah membayar pungutan serupa di Bali.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui Bali berpotensi kembali dikenai pungutan ketika melanjutkan perjalanan ke destinasi lain, seperti Labuan Bajo di NTT atau sejumlah kawasan wisata di NTB.

“Potensi adanya pungutan berlapis yang tentu tidak baik untuk citra pariwisata Indonesia. Ini yang perlu dipikirkan secara matang, perlu untuk uji kelayakan di tingkat nasional sebelum ini kemudian diterapkan di daerah atau provinsi lain,” kata Ni Luh dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur NTB serta NTT di Jakarta, Senin (16/11).

Baca juga:  Kembangkan Pariwisata Modern di NTT, Menkominfo Beber Percepatan Infrakstruktur Digital

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan persiapan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT.

Dilansir dari Kantor Berita Antara, salah satu hal yang dibahas adalah penguatan kapasitas fiskal daerah, termasuk melalui penerapan pungutan wisatawan asing dengan berkaca pada kebijakan yang telah berjalan di Bali.

Bali menerapkan pungutan sebesar Rp150.000 bagi setiap wisatawan asing yang dibayarkan secara nontunai melalui aplikasi Love Bali. Namun, berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Pariwisata dari Pemerintah Provinsi Bali, realisasi pungutan tersebut baru mencapai 30 hingga 40 persen dari target.

Baca juga:  Sidang Narkoba Anak Ketua DPRD Klungkung Super Cepat, Minggu Depan Penuntutan

Ni Luh menilai pengalaman Bali perlu menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan serupa diterapkan di daerah lain. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan mekanisme pemungutan berjalan jelas, penggunaan dana transparan, serta manfaatnya dapat dirasakan wisatawan melalui peningkatan layanan dan fasilitas.

“Ketika mereka sudah dipungut, mereka juga ingin melihat ke mana uang itu dan apa yang dihasilkan dari uang yang mereka bayarkan,” ujarnya.

Baca juga:  Belasan Pameran Industri Kreatif akan Meriahkan Bulan Bahasa

Untuk mencegah pungutan berulang, Kementerian Pariwisata mengusulkan satu sistem pembayaran dan satu laporan bagi wisatawan. Pemerintah juga perlu menyiapkan standar nasional yang mencakup tujuan penggunaan dana, besaran tarif, pembayaran digital, dan pelaporan.

Ni Luh menambahkan penetapan tarif perlu didahului kajian daya saing biaya perjalanan Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing agar kebijakan tersebut tidak mengurangi daya tarik destinasi wisata nasional. (kmb/balipost)

BAGIKAN