AMLAPURA, BALIPOST.com – DPRD Karangasem mempertanyakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada Bank BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara untuk tahun anggaran 2027. Pertanyaan ini terungkap dalam rapat gabungan Komisi DPRD Karangasem dengan eksekutif, pada Selasa (10/11). Dewan mempertanyakan, dampak yang didapatkan dari penyertaan modal yang dilakukan untuk daerah, mulai dari kemampuan keuangan daerah, kontribusi dividen, hingga transparansi mekanisme kepemilikan saham di BPD Bali.
Anggota DPRD Karangasem, Wayan Sunarta mengungkapkan, kebijakan penyertaan modal tidak justru membebani keuangan daerah. Menurutnya, perlu ada pengaturan yang lebih proporsional agar kemampuan fiskal masing-masing kabupaten tetap menjadi pertimbangan.
“Saya khawatir kalau kabupaten terus menyertakan modal, sementara kemampuan keuangannya terbatas. Ini perlu pemerataan. Harus ada batasan penyertaan modal antarkabupaten sehingga tidak memberatkan daerah yang kemampuan fiskalnya lebih kecil,” tegas Sunarta.
Sunarta juga menyinggung posisi Karangasem dalam perolehan dividen BPD Bali yang sebelumnya berada di peringkat keenam, bahkan di atas Kabupaten Gianyar. Namun, posisi tersebut kini mengalami pergeseran. “Penerimaan dividen Karangasem masih relatif konsisten,” katanya.
Anggota dewan lain, Gede Parwata menanyakan, manfaat penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Ia mempertanyakan apakah besaran modal yang disetorkan pemerintah daerah berbanding lurus dengan peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat. “Kami tanyakan pemanfaatan dividen yang selama ini diterima daerah, kemungkinan penggunaannya untuk mendukung program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD,” tanyanya.
Sementara itu, Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta menjelaskan, kontribusi dividen yang diterima daerah perlu dilihat berdasarkan komposisi kepemilikan saham. Karangasem disebut memperoleh dividen sekitar Rp13 miliar lebih dari total Rp46 miliar lebih, dengan persentase sekitar 29,8 persen.
“Secara prinsip, dividen yang diterima Karangasem sekitar Rp13 miliar, lebih dari total Rp46 miliar lebih. Persentasenya kurang lebih 29,8 persen,” kata Sedana Merta. (Eka Prananda/balipost)
