DENPASAR, BALIPOST.com – Ancaman El Nino kuat diprakirakan berlanjut hingga awal 2027 menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai dalam pengendalian inflasi di Bali. Mundurnya awal musim hujan hingga Desember 2026 berpotensi menghambat pemulihan produksi dan pasokan pangan, terutama komoditas tanaman pangan, seperti padi.
Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat, tekanan terhadap pasokan pangan masih menjadi salah satu faktor pendorong inflasi di Pulau Dewata. Kondisi musim kemarau yang berkepanjangan membatasi produksi sejumlah komoditas hortikultura, sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani menyampaikan terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan ke depan. Selain berlanjutnya El Nino kuat dan mundurnya musim hujan, tingginya harga energi global di tengah ketegangan geopolitik dunia juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga sejumlah komoditas.
Berdasarkan proyeksi, sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Kondisi ini berpotensi memperlambat pemulihan produksi pangan dan menjaga tekanan pasokan, khususnya pada komoditas pertanian.
“Risiko tersebut perlu diantisipasi di tengah inflasi tahunan Bali yang justru mengalami peningkatan,” katanya, Selasa (3/11).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, inflasi tahunan pada Oktober 2026 mencapai 3,87% (yoy), meningkat dibandingkan September sebesar 3,79% (yoy). Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,23% (yoy).
Secara bulanan, inflasi Bali pada Oktober tercatat 0,25% (mtm), lebih rendah dibandingkan September sebesar 0,32% (mtm). Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih, dan buncis, menjadi penyumbang inflasi. Harga daging babi juga meningkat akibat terbatasnya pasokan di tengah tingginya permintaan pasar.
Di sisi lain, tingginya harga energi global berpotensi menambah tekanan biaya distribusi. Gangguan distribusi BBM yang sempat terjadi pada pertengahan Oktober juga memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di sejumlah wilayah.
Achris menambahkan, BI Bali memperkirakan normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap dapat menahan tekanan inflasi pada November 2026.
Meski demikian, pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun ini perlu diperkuat agar inflasi Bali tetap berada dalam sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.
BI Bali bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah tersebut dilakukan melalui intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan, serta optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan. BI juga mendorong bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani untuk mendukung produksi pangan. (Suardika/balipost)
