DENPASAR, BALIPOST.com – Di tengah upaya penanganan bencana di Pelaga yang menyebabkan 2 orang hilang, BPBD Provinsi Bali juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
Salah satunya melalui pelaksanaan Table Top Exercise (TTX) yang digelar Selasa (3/11) pagi, dengan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Teja, menjelaskan, latihan tersebut secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi situasi kebencanaan, terutama dalam mendukung pemerintah kabupaten/kota ketika terjadi bencana. Melalui latihan ini, setiap OPD diberikan pemahaman lebih terperinci mengenai tugas, fungsi, serta peran masing-masing dalam penanganan kedaruratan.
Menurutnya, koordinasi sumber daya di tingkat provinsi menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan berjalan efektif. Dengan demikian, ketika suatu daerah mengalami bencana dan membutuhkan dukungan tambahan, pemerintah provinsi dapat segera mengoordinasikan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Melalui latihan ini dilakukan exercise secara terperinci per OPD, apa fungsinya dan bagaimana perannya ketika terjadi bencana. Tujuannya agar sumber daya provinsi dapat dikoordinasikan lebih efektif, khususnya dalam mendukung kabupaten/kota,” jelasnya.
Latihan tersebut juga melibatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali. Tim ini disiapkan untuk memperkuat respons lintas sektor ketika terjadi bencana, sehingga penanganan tidak hanya bertumpu pada BPBD, tetapi didukung seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Lebih lanjut, Teja mengatakan Bali sebenarnya telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dokumen KRB kabupaten/kota memiliki cakupan lebih terperinci sesuai karakteristik dan potensi ancaman bencana di masing-masing wilayah.
KRB tersebut menjadi salah satu pedoman penting dalam menyusun langkah kesiapsiagaan. Karena itu, keberadaan dokumen tersebut harus diikuti kesungguhan seluruh sektor untuk memahami dan menjadikannya sebagai acuan dalam mengantisipasi potensi bencana.
Ia juga berharap pemerintah kabupaten/kota lebih aktif menyosialisasikan dokumen KRB kepada masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan di daerah. Dengan pemahaman terhadap ancaman dan risiko bencana di wilayah masing-masing, langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dapat dilakukan lebih awal.
“Yang diperlukan adalah kesungguhan semua sektor memperhatikan KRB itu. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan menyosialisasikan KRB-nya agar semua memahami. Selanjutnya, dari KRB tersebut seluruh pihak melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan,” tegasnya.
Penguatan koordinasi lintas sektor ini dinilai penting mengingat musim hujan berpotensi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dengan kesiapan sumber daya, pembagian peran yang jelas, serta pemahaman terhadap peta risiko bencana, diharapkan penanganan bencana di Bali dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. (Ketut Winata/balipost)
