DENPASAR, BALIPOST.com – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal di Bali relatif berjalan lancar. Berbeda dengan kondisi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penyaluran BBM ke kapal dinilai masih terkendali. Meski demikian, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menghambat distribusi, mulai dari cuaca buruk, lonjakan kebutuhan saat musim ramai pariwisata, hingga keterbatasan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil.
Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali, AKBP Nanang Prihasmoko, Kamis (14/10), menjelaskan bahwa pasokan BBM untuk kapal di Bali berasal dari Integrated Terminal BBM Manggis, Karangasem, dan Depot Benoa. Sementara itu, jalur penyalurannya disesuaikan dengan jenis kapal dan kebutuhan masing-masing.
Kapal besar, kapal pesiar, dan kapal niaga memperoleh BBM melalui Pelabuhan Benoa. Adapun kapal nelayan kecil mengakses BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang berada di Pengambengan, Kusamba, dan Celukan Bawang. “Kadang-kadang dibilang tersendat di Bali, itu sebenarnya bukan stok kosong,” tegas Nanang.
Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang dapat menyebabkan distribusi BBM ke kapal mengalami keterlambatan. Pertama, faktor cuaca, terutama ketika gelombang tinggi terjadi di Selat Bali dan Selat Lombok. Kondisi tersebut dapat menghambat perjalanan kapal tanker jenis SPOB yang mengangkut BBM dari Surabaya menuju Benoa sehingga terlambat bersandar.
Kedua, meningkatnya kebutuhan BBM saat musim ramai pariwisata atau high season, terutama pada Juli, Agustus, dan Desember. Pada periode tersebut, kebutuhan solar dan Dexlite untuk speedboat serta kapal wisata di kawasan Nusa Penida dan Sanur dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat. Akibatnya, antrean di dermaga menjadi lebih panjang.
Faktor ketiga adalah keterbatasan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Ketika kuota solar subsidi telah habis, nelayan terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini kerap menjadi keluhan karena menambah beban biaya operasional mereka.
Untuk menjaga kelancaran pasokan, Ditpolairud Polda Bali bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa serta Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah langkah antisipasi.
Salah satunya melalui pengamanan jalur distribusi laut. Ditpolairud rutin berpatroli di alur masuk Benoa, Gilimanuk, dan Padangbai guna memastikan kapal pengangkut BBM dapat beroperasi dengan aman. Pengawasan tersebut juga bertujuan mencegah praktik penyalahgunaan BBM, termasuk illegal bunkering atau pengalihan BBM secara ilegal di tengah laut.
Nanang menegaskan, pengawasan penting dilakukan untuk mencegah BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya nelayan kecil, dialihkan kepada pihak yang tidak berhak, termasuk kapal pariwisata mewah. Praktik semacam itu berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan bagi nelayan.
Selain pengamanan jalur laut, Ditpolairud juga berkoordinasi dengan Pertamina setiap pekan untuk memantau ketersediaan stok BBM di Terminal Manggis. Apabila stok yang tersedia diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan kurang dari tiga hari, pengiriman akan dipercepat. Dalam kondisi tersebut, Ditpolairud turut mengawal kapal tanker sejak memasuki perairan Bali hingga bersandar di pelabuhan tujuan.
Pengawasan juga dilakukan di darat dan laut melalui pemeriksaan dokumen kapal. Kapal yang melakukan pengisian BBM atau kegiatan bunker diwajibkan menunjukkan dokumen resmi, termasuk surat persetujuan berlayar dan bukti pembelian BBM yang sah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penimbunan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM.
“Intinya di Bali, peran Ditpolairud Polda Bali menjaga agar penyaluran yang resmi tidak bocor dan tidak dihambat. Selama tidak ada cuaca ekstrem dan tidak ada penyalahgunaan BBM subsidi, suplai ke kapal di Bali relatif aman,” tutupnya. (Kerta Negara/balipost)
