MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung mulai menyiapkan pola pelibatan Bantuan Keamanan Desa Adat (Bakamda) untuk mendukung pengamanan kawasan pariwisata. Program tersebut akan terlebih dahulu diuji melalui pilot project di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, dan Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
Sebanyak 50 personel Bakamda akan dilibatkan dalam tahap awal. Rinciannya, 30 personel ditempatkan di Kuta dan 20 personel di Pecatu. Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan program tersebut mulai berjalan pada November 2026.
Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba, mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pemberian honor kepada personel Bakamda. Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang disiapkan Satpol PP Badung. “Untuk pemberian honor (Bakamda) masih di kaji. Nanti Satpol PP yang akan membuatkan SK nya,” ujar Surya Suamba yang dikonfirmasi, Selasa (22/9).
Ia menambahkan, data personel Bakamda yang akan dilibatkan berada di Satpol PP Badung. Setelah pelaksanaan pilot project, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk mendapatkan formulasi yang tepat sebelum program kemungkinan diterapkan di wilayah lain.
Ditempat terpisah, Kepala Satpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, menjelaskan pelibatan Bakamda dirancang untuk mendukung visi dan misi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam mewujudkan pariwisata berkualitas.
Bakamda nantinya berkolaborasi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), terutama dalam membantu pengamanan di wilayah pesisir dan kawasan pariwisata. “Sekarang ini kita baru pilot project untuk Kelurahan Kuta dan Desa Pecatu. Tujuan awalnya untuk mewujudkan visi-misi Pak Bupati, yaitu pariwisata yang berkualitas,” ujarnya.
Birokrat asal Denpasar ini menegaskan, personel Bakamda yang dilibatkan bukan pecalang. Mereka akan dikolaborasikan dengan Satlinmas yang berada di bawah koordinasi Satpol PP Badung. Sementara keterlibatan desa adat akan dituangkan melalui nota kesepahaman atau MoU. “Kami di Satpol PP juga akan meminta sejumlah persyaratan calon personel, seperti usia, pendidikan, hingga proses screening,” ungkapnya.
Terkait honor, ia menegaskan pembayaran kepada Bakamda maupun Satlinmas bukan merupakan gaji. Pemerintah memberikan uang saku sebagai pengganti tenaga yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengamanan.
“Bukan gaji. Kita memberikan uang saku sebagai pengganti lelah yang mereka keluarkan. Mereka tetap menjalankan tugas utamanya sebagai Satlinmas maupun Bakamda, kita memanfaatkan tenaga mereka untuk membantu kegiatan kita,” jelasnya.
Tahap persiapan akan dilakukan sepanjang Oktober 2026, meliputi administrasi, penyusunan MoU dengan desa adat, hingga pelatihan personel. Selanjutnya, pilot project ditargetkan mulai berjalan pada November 2026. “Lebih dahulu di Pecatu dan Kuta. Untuk awal ada 50 personel,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
